[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b02a9cf2-1ae2-4ff2-abeb-1d94ab7a39e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan - Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n Pengelolaan pelayanan perizinan selama ini telah diatur dalam Perda yang tersebar pada masing masing instansi pengelola perizinan sehingga menimbulkan dampak sultnya pengurusan perizinan bagi masyarakat karena panjangnya proses birokrasi; \r\nGuna mempersingkat jalur birokrasi perizinan, maka dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) untuk mengingkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan; \r\nBPTSP sebagai unit organisasi yang melaksanakan pelayanan perizinan perlu diberikan kewenangan pelayanan perizinan. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2006: Perda No. 2 Tahun 2008: Perda No. 3 Tahun 2008: Perda No. 4 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi: Penyelenggaraan pelayanan perizinan; Kewenangan penandatanganan Perizinan; Mekanisme. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2010. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku maka:\r\na. Perbup Kab. Batang Hari No. 7A Tahun 2008 tentnag Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala BPTSP;\r\nb. Surat Kepbup Batang Hari No. 620 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewennag Penandatanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n SOP tentang Pelayanan Perizinan, non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang terdiri atas persyaratan, mekanisme,standar waktu dan biaya perizinan akan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nTim Kerja Teknis terdiri atas Instansi Teknis terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\nPada saat Perda ini berlaku maka seluruh kewenangan Pengurusan dan Penerbitan Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang berada pada SKPD Teknis diserahkan kepada BPTSP.\r\nIzin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlakunya izin.\r\nHal-hal yang b elum diatur dalam Perda ini yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 8 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 7A Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n2. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 620 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan di Kabupaten Batang Hari melalui pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). BPTSP diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.

\n\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi perizinan, non-perizinan, dan perizinan tertentu. Jenis-jenis perizinan yang diatur meliputi Izin Usaha Penyediaan Barang Jasa Pemborong/ Jasa Lainnya (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan berbagai izin lainnya. Non-perizinan meliputi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan lainnya. Perizinan tertentu meliputi Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), dan lainnya.

\n\n

Kepala BPTSP memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan, non perizinan, dan perizinan tertentu, serta wajib melaporkan setiap perizinan yang dikeluarkan kepada Bupati secara berkala. Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui pengkajian Tim Kerja Teknis yang terdiri dari instansi teknis terkait.

\n\n

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan BPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan/non perizinan dan penentuan/pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan bidang tugasnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka seluruh kewenangan Pengurusan dan Penerbitan Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang berada pada SKPD Teknis sebagai nana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diserahkan kepada BPTSP.\n2. Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: yat (2) masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlakunya izin.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 1 OF 2010
ON
IMPLEMENTATION OF LICENSING SERVICES
BY THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AGENCY
OF THE BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT
YEAR 2010

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT
REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 1 OF 2010
ON
IMPLEMENTATION OF LICENSING SERVICES
BY THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

Considering / Whereas :

that the management of licensing services has so far been regulated in Regional Regulations which are spread across each licensing management agency, causing the impact of the difficulty of managing licenses for the community due to the length of the bureaucratic process:
that in order to shorten the licensing bureaucracy, a One-Stop Integrated Service Agency was formed to increase the effectiveness and efficiency of licensing services:
that the One-Stop Integrated Service Agency as an organizational unit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b02a9cf2-1ae2-4ff2-abeb-1d94ab7a39e9","actionData","errors"]