[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b028273f-91bd-4d2b-b919-32caa3d2b62e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-30","effective_date","2023-03-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan petani
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2023/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik \r\nIndonesia, Pemerintah Kabupaten Grobogan turut\r\nbertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa\r\nIndonesia dan memajukan kesejahteraan umum,\r\nmencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan\r\nsosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional,\r\npembangunan pertanian termasuk perlindungan dan\r\npemberdayaan petani di Kabupaten Grobogan harus menjadi\r\nprioritas utama, sehingga dapat meningkatkan swasembada,\r\nkedaulatan dan ketahanan pangan secara nasional;\r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Perlindungan\r\ndan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Grobogan, maka\r\ndiperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan\r\nPemberdayaan Petani di Kabupaten Grobogan; bahwa \r\nberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan\r\nPetani; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Perencanaan\r\nBab III Perlindungan Petani\r\nBab IV Pemberdayaan Petani\r\nBab V Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani\r\nBab VI Pembiayaan dan Pendanaan\r\nBab VII Peran Pemerintah Desa\r\nBab VIII Peran Serta Masyarakat\r\nBab IX Penghargaan\r\nBab X Pengawasan\r\nBab XI Ketentuan Penyidikan\r\nBab XII Ketentuan Pidana\r\nBab XIII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. \n 57 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum, serta menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sistematis dan terpadu.
Strategi Perlindungan Petani melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini perubahan iklim, dan asuransi pertanian.
Strategi Pemberdayaan Petani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, konsolidasi lahan, penyediaan fasilitas pembiayaan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.
Penyediaan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jaringan listrik.
Penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan alat pertanian.
Jaminan pemasaran hasil pertanian dan fasilitas pendukung pasar.
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
Pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
Pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
Penyelenggaraan asuransi pertanian.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi petani.
Penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian.
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan.
Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Penguatan kelembagaan petani.
Peran serta Pemerintah Desa dalam perlindungan dan pemberdayaan petani.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan kepada petani.

","transitional_provisions","1. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.\n2. Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2023

ABOUT

PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that as part of the Unitary State of the Republic of
Indonesia, the Grobogan Regency Government also
has the responsibility to protect the entire nation
of Indonesia and promote public welfare,
educate the nation's life, and realize justice
social for all Indonesian people;
that as a buffer zone for national food security,
agricultural development including protection and
empowerment of farmers in Grobogan Regency must be a
top priority, so that it can increase self-sufficiency,
food sovereignty and food security nationally;
that to provide direction, foundation and certainty
law to all parties involved in Protection
and Empowerment of Farmers in Grobogan Regency, then
regulation is needed regarding Protection and
Empowerment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b028273f-91bd-4d2b-b919-32caa3d2b62e","actionData","errors"]