[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b024c3ff-d54b-45c9-b7f0-7cd0f9d413cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Domestik Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-06-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Biaya Domestik Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Biaya - Domestik - Haji
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Domestik Haji
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan ibadah haji daerah pada\r\nhakekatnya menjadi tugas dan tanggungjawab\r\nPemerintah termasuk didalamnya Pemerintah Daerah\r\ndalambentuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan\r\nkepada jamaah haji; berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi jamaah haji dari daerah asal ke\r\nembarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi\r\ntanggung jawab Pemerintah Daerah; diperlukan\r\nbiaya lain yang diatur untuk kepastian dan perlindungan hukum bagi jamaah haji; perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Biaya Domestik Haji; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali trakhir dengan UU No. 23 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah trakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMA No. 14 Tahun 2012; Perda No. 17 Tahun 2007; \n Peratuan ini mengatur tentang Biaya Domestik Haji yang meliputi Ketentuan Umum, Azas, Maksuddan Tujuan, Kewajiban Pemerintah Daerah, Pengorganisasian, Biaya Domestik Haji, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Biaya Domestik Haji (BDH) di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji, termasuk biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya. Tujuan dari Perda ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi jamaah haji terkait biaya-biaya yang diperlukan selama penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam Perda ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji, termasuk penyediaan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, dan keamanan.
Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) oleh Bupati. PPIHD bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji di Daerah termasuk didalamnya mengkordinasikan komponen dan pembiayaan biaya domestik haji daerah di luar komponen BPIH.
Komponen Biaya Domestik Haji meliputi biaya transportasi jamaah haji (dari Asrama Haji Transit ke embarkasi dan sebaliknya) dan biaya lainnya (upah buruh, operasional pelayanan, seragam, pemeliharaan asrama haji, biaya seremoni).
Biaya transportasi ditanggung oleh pemerintah daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun jika tidak memungkinkan, dapat dibebankan kepada jamaah haji melalui musyawarah.
Biaya lainnya dibebankan kepada jamaah haji melalui musyawarah, namun Pemerintah Daerah dapat membiayai sesuai kemampuan keuangan daerah.
Biaya Domestik Haji yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah diberikan kepada jamaah haji sekali dalam seumur hidup. Bagi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dan mendaftar/terdaftar kembali sebagai jamaah haji, maka biaya domestik haji sepenuhnya menjadi beban jamaah haji yang bersangkutan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
HAJJ DOMESTIC COSTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of regional hajj pilgrimage is essentially the duty and responsibility of the Government, including the Regional Government, in the form of guidance, service and protection to hajj pilgrims;
that based on the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, the cost of transporting hajj pilgrims from their region of origin to the embarkation point and from the debarkation point to their region of origin is the responsibility of the Regional Government;
that in the implementation of hajj pilgrimage in the region, in addition to transportation costs as referred to in letter b, other costs are required which are regulated for legal certainty and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b024c3ff-d54b-45c9-b7f0-7cd0f9d413cf","actionData","errors"]