[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b02019a6-6a06-472d-8223-4f12c8dec599","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak","short_title","Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-01-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banda Aceh","place_of_enactment","Banda Aceh","theme","Kota Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kota Layak Anak
2021
Qanun NO. 2, LD No. 2/2021
Qanun TENTANG Kota Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Allah sebagai generasi penerus yang potensial sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;\r\nbahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota Layak Anak;;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Kota Layak Anak. \r\n\r\n \n -\tDasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 1988; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016; Perwal Banda Aceh No. 14 Tahun 2018. \r\n\r\n \n Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas,Maksud,Tujuan dan Strategi, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Kelembagaan KLA, Infrastruktur Ramah Anak, Larangan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021. \n 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Qanun ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media dalam memenuhi hak-hak anak.

Ketentuan substansial dalam Qanun ini mencakup:

Hak dan kewajiban anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus. Kewajiban anak meliputi menghormati orang tua, menjaga kehormatan diri, mencintai keluarga, dan menunaikan ibadah.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, masyarakat, dunia usaha, orang tua, keluarga, dan media dalam mewujudkan KLA. Pemerintah Kota berkewajiban mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan anak, mengalokasikan anggaran, melibatkan Forum Anak, dan menyediakan infrastruktur yang ramah anak. Pemerintah Gampong wajib meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dengan mewujudkan Gampong Layak Anak.
Kelembagaan KLA, termasuk pembentukan Gugus Tugas KLA (GT KLA) yang bertugas mengoordinasikan upaya pengembangan KLA, menyusun Rencana Aksi Daerah KLA (RAD-KLA), dan melakukan pemantauan serta evaluasi.
Infrastruktur Ramah Anak, meliputi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Gampong Ramah Anak, dan Tempat Ibadah Ramah Anak.
Larangan bagi penyelenggaraan usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak untuk menerima pengunjung anak.

","transitional_provisions","1. Semua kebijakan Kota sebelum ditetapkan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.\n2. Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Qanun ini.","sanctions","1. Dunia usaha, Sekolah, media dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. teguran lisan;\n b. peringatan tertulis;\n c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau\n d. pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF BANDA ACEH CITY
NUMBER 2 OF 2021
ON
CHILD-FRIENDLY CITY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDA ACEH,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that children are a mandate and gift from God as a potential future generation so that they must be protected and their rights fulfilled in order to live, grow and develop properly in accordance with their human dignity;
that the Banda Aceh City Government is obliged to guarantee the fulfillment of children's rights by implementing policies as mandated in the provisions of Article 21 paragraph (5) of Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which is realized through efforts to build a Child-Friendly City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate a Qanun on Child-Friendly City;

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b02019a6-6a06-472d-8223-4f12c8dec599","actionData","errors"]