[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b01ebc03-6e59-430d-824f-523ef2915f19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional","short_title","Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2024","number","16","year","2024","published_date","2024-12-18","effective_date","2024-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","a8cae9b3-ccb0-4edb-8eaf-5925fe63a941","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pangan Nasional","short_name","Peraturan Bapanas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Pangan Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

spi
2024
Peraturan Badan Pangan Nasional NO. 16, BN.2024 (982)/7 hlm
Peraturan Badan Pangan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta\r\npelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan\r\nketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu adanya sistem pengendalian intern pemerintah di\r\nlingkungan Badan Pangan Nasional;\r\nb. bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan\r\npenyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan\r\nketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem\r\nPengendalian Intern Pemerintah, Kepala Badan Pangan Nasional bertanggungjawab atas efektivitas\r\npenyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang\r\nPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional \n Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan\r\nPangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.\r\n \n Peraturan ini memuat ketentuan umum, pelaksanaan SPIP, penguatan penyelenggaraan SPIP, pembinaan penyelenggaraan SPIP, pelaporan, penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pangan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pangan Nasional ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional. Latar belakangnya adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial meliputi:

Kepala Badan Pangan Nasional melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Badan Pangan Nasional, berpedoman pada SPIP yang terdiri atas unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.
Pembentukan satuan tugas SPIP di tingkat Badan Pangan Nasional dan Unit Kerja Eselon I.
Penguatan penyelenggaraan SPIP melalui Pemantauan dan Pengawasan Intern. Pemantauan dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I, meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu. Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Utama, meliputi penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor Inspektorat.
Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL FOOD AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM
WITHIN THE NATIONAL FOOD AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL FOOD AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to achieve effective, efficient, transparent, and accountable state financial management and adequate control over the implementation of government activities for the achievement of state governance, reliability of financial reporting, security of state assets, and compliance with laws and regulations, it is necessary to have a government internal control system within the National Food Agency;
that the government internal control system within the National Food Agency is carried out to provide reasonable assurance for the achievement of effectiveness and efficiency in achieving the objectives

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b01ebc03-6e59-430d-824f-523ef2915f19","actionData","errors"]