[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","affdbdac-05c9-4c39-b672-246daba7aecd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-12-14","effective_date","2022-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pusat Kendali Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PUSAT KENDALI - KEMENTERIAN SOSIAL
2022
Peraturan Menteri Sosial NO. 11, BN 2023 (1267): 9 Halaman, jdih.kemensos.go.id
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pusat Kendali Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan tugas Kementerian sosial dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu pelaksanaan layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk pusat kendali Kementerian Sosial. \n Dasar Hukum Peraturan Kemensos Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 110 Tahun 2021; Peraturan Kemensos No. 1 Tahun 2022; Peraturan Kemensos No. 2 Tahun 2022; Peraturan Kemensos No. 3 Tahun 2022; Dan Peraturan Kemensos No. 6 Tahun 2022 \n Peraturan ini mengatur tentang pusat kendali Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip: a. terintegrasi; b. responsif; c. proaktif; d. humanis; e. efektif dan efisien; dan f. tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel. Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas: a. penanggung jawab; b. ketua penyelenggara Pusat Kendali; c. ketua regu; dan d. operator. Penilaian kinerja operator berbasis rekaman aktivitas di Pusat Kendali. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022. \n Lampiran File; 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan layanan dan informasi kepada masyarakat, khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, melalui layanan berbasis teknologi informasi.

Pusat Kendali memiliki fungsi pengumpulan informasi permasalahan sosial, penanganan kasus, pemberian perintah, pergerakan sumber daya, pengendalian pelaksanaan perintah, media koordinasi, dan pelaporan. Tim pengelola Pusat Kendali terdiri dari penanggung jawab (Sekretaris Jenderal), ketua penyelenggara (pejabat pimpinan tinggi pratama), ketua regu, dan operator. Operator bertugas menerima pengaduan melalui berbagai saluran, menginput pengaduan, dan memastikan pengaduan mendapatkan respon dari satuan kerja terkait. Sumber daya manusia pengelola Pusat Kendali harus melalui seleksi yang meliputi penilaian potensi, kompetensi umum, dan kompetensi teknis.

Sarana dan prasarana Pusat Kendali meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan peralatan pendukung. Setiap satuan kerja terkait wajib mendukung penyelenggaraan Pusat Kendali dan menugaskan seluruh pegawai menjadi Pengguna Pusat Kendali. Pengguna wajib melaksanakan perintah yang diberikan melalui Pusat Kendali dan melaporkan hasilnya. Pembiayaan Pusat Kendali bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
\nNUMBER 11 OF 2022
\nABOUT
\nSOCIAL AFFAIRS MINISTRY CONTROL CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize good governance and be free from practices of corruption, collusion and nepotism, it is necessary to facilitate the handling of public complaints;
that in order to carry out the duties of the Ministry of Social Affairs in providing services and information to the public, especially those in need of social welfare services, it is necessary to implement public services based on information technology in the form of a control center of the Ministry of Social Affairs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=affdbdac-05c9-4c39-b672-246daba7aecd","actionData","errors"]