[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afe6c79b-2249-496b-a2a2-901cf6b93115","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Sempadan Sungai Di Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012","number","14","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penataan Sempadan Sungai Di Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sempadan Sungai - penataan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2012/150 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Sempadan Sungai Di Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan mengamankan daerah sekitar sungai; bahwa dalam mewujudkan penataan dan pengamanan daerah sekitar sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, sempadan sungai merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dimana aliran sungai itu sendiri berada, yang pemanfaatannya diperuntukkan sebesar-besarnya kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di wilayah Kota Cimahi serta untuk mewujudkan Kota Cimahi yang teratur perlu penataan atas sempadan sungai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Sempadan Sungai di Kota Cimahi; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan sempadan sungai di kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penetapan garis sempadan, pemanfaatan dan perlindungan sempadan sungai, kewajiban dan larangan, pembiayaan dan pengawasan, sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Sempadan Sungai bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengendalikan saluran sungai, serta menata bangunan di pinggir sungai, melindungi masyarakat dari daya rusak air, dan menata lingkungan. Tujuan utamanya adalah agar fungsi sungai tidak terganggu, pemanfaatan sungai memberikan hasil optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sungai, membatasi daya rusak air, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam memelihara kelestarian sungai.

\n\n

Peraturan ini mengatur klasifikasi penetapan garis sempadan sungai berdasarkan sungai bertanggul dan tidak bertanggul di kawasan perkotaan. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar kaki tanggul. Untuk sungai tidak bertanggul, garis sempadan ditetapkan 10 meter jika kedalaman sungai tidak lebih dari 3 meter, dan 15 meter jika lebih dari 3 meter. Walikota menetapkan garis sempadan berdasarkan kajian yang mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat, dan akses untuk operasi dan pemeliharaan sungai.

\n\n

Pemanfaatan lahan di sempadan sungai diizinkan untuk kegiatan seperti pemasangan reklame, kabel listrik, dan tiang prasarana jalan dengan izin Walikota. Perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan, termasuk larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Pemegang izin wajib melindungi fungsi sungai, mencegah pencemaran, dan memberikan akses untuk pemantauan.

\n\n

Peraturan ini melarang mendirikan bangunan (kecuali untuk pengelolaan sungai), membuang sampah, dan membuang limbah yang tidak memenuhi baku mutu di sempadan sungai. Pembiayaan penataan sempadan sungai dibebankan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sempadan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setiap pemanfaat sempadan sungai yang tidak memiliki izin, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n3. Permohonan izin pemanfaatan sempadan sungai yang sedang dalam proses, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pemegang izin pemanfaatan sempadan sungai yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi admistratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.\n2. Jika pemanfaatan menimbulkan kerusakan, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
КОТА СІМАНІ
NUMBER : 150 YEAR : 2012 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF КОТА СІМАНІ
NUMBER 14 OF 2012
CONCERNING
﹐ЕНАТААН RIVERBANKS IN КОТА СІМАНІ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering:

that rivers as a source of water have a very important function for the life and livelihood of the community so it is necessary to maintain the sustainability and continuity of its function by managing and securing the area around the river;
that in realizing the arrangement and security of the area around the river as referred to in letter a, the riverbank is an integral part that cannot be separated where the river flow itself is located, whose utilization is intended as much as possible for the interests and welfare of the people to achieve a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that in order to orderly physical development in the Cimahi City area and to realize an

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afe6c79b-2249-496b-a2a2-901cf6b93115","actionData","errors"]