[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afdfcc39-fe9d-40cf-ba99-04985af35994","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011 - 2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011 - 2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2011/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011 - 2031
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar\u0002sektor, antar-wilayah, dan antar-pelaku dalam pemanfaatan ruang di \r\nKabupaten Majalengka, diperlukan pengaturan penataan ruang secara \r\nserasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan \r\nberkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang \r\nberkeadilan;\r\nb. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat \r\nyang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan \r\npenyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan \r\npartisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan \r\nberkelanjutan;\r\nc. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\ntentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun \r\n2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu \r\ndisusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah \r\nKabupaten Majalengka;\r\nd. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun \r\n2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka \r\nsudah kurang sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan \r\nruang dan kebijakan penataan ruang nasional, sehingga perlu diganti \r\ndengan Peraturan Daerah yang baru;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf\r\na, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata \r\nRuang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945 perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 \n Terdiri dari 119 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup wilayah, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, hak, kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, ketentuan pidana, penegakan peraturan daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2011. \n Mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten majalengka tahun 2011-2031 \n 85 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka untuk periode 2011-2031. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kabupaten Majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata, dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pemantapan sistem agribisnis, pengembangan perikanan, pengembangan wisata berbasis potensi alam, pengembangan industri yang sesuai dengan sumber daya alam dan manusia, pengembangan pusat pelayanan sesuai daya dukung lingkungan, pendistribusian penduduk sesuai sistem perkotaan, dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Strategi penataan ruang mencakup peningkatan akses jalan ke sentra agribisnis, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan kompetensi produk wisata, pengembangan kawasan industri terpadu, peningkatan akses jaringan jalan, dan mendukung penetapan kawasan strategis nasional untuk pertahanan dan keamanan. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem pusat kegiatan (perkotaan dan perdesaan) dan sistem jaringan prasarana wilayah (transportasi darat, perkeretaapian, udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan). Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\na. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2. untuk yang sudah dilksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\n 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan toleransi untuk tetap dipertahankan keberadaannya sampai dengan habis masa berlaku izin yang telah dikeluarkan.\nc. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;\nd. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER : 11
REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING
THE SPATIAL PLAN OF MAJALENGKA REGENCY
YEAR 2011-2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the integration of development between\nsectors, between regions, and between actors in the utilization of space in\nMajalengka Regency, it is necessary to regulate spatial planning in a\nharmonious, balanced, efficient, effective, cultured and\nsustainable manner to improve the welfare of a just society;
that the existence of limited space and the growing public understanding of the importance of spatial planning requires the implementation of transparent, effective and participatory spatial planning, in order to create a safe, comfortable, productive and sustainable space;
that with the enactment of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afdfcc39-fe9d-40cf-ba99-04985af35994","actionData","errors"]