[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afdf4a9d-691c-43b4-ae48-916b0b9d40cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2003","number","14","year","2003","published_date","2003-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2003/4 seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai Upaya Dinas Dalam Pembudidayaan dan Penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 jo. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989;bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditinjau kembali; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan produksi usaha daerah, retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2003. \n Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 dicabut.\r\n\r\n \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 tentang Upaya Dinas dalam Pembudidayaan dan Penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian.\n2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 tentang Upaya Dinas dalam Pembudidayaan dan Penyediaan Bibit dan Benih Lingkup Pertanian.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah perlunya peninjauan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989 jo. Nomor 25 Tahun 1995 terkait upaya dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih lingkup pertanian, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek retribusi adalah setiap penyerahan hasil Produksi Usaha Daerah kepada setiap orang atau badan, dan subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan hasil penjualan bibit dan benih lingkup pertanian.

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip penggunaan jasa dan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, tata cara penyelesaian keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, serta kadaluwarsa retribusi dan penghapusan piutang retribusi karena kadaluwarsa penagihan.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Bunga dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1989","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 4 2003 SERIES. C

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 14 YEAR 2003
CONCERNING
LEVY ON SALES OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA

\n\n \n \n

Considering:

that as a Service Effort in Cultivating and Providing Seedlings and Seeds within the Scope of Agriculture, Regional Regulation of West Java Province Level I Number 8 of 1989 jo. Number 25 of 1995 concerning the First Amendment to Regional Regulation of West Java Province Level I Number 8 of 1989 has been established;
that with the enactment of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Levies, the Regional Regulation as referred to in letter a, must be reviewed;
that in connection with the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afdf4a9d-691c-43b4-ae48-916b0b9d40cd","actionData","errors"]