[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afde64c8-3867-464d-b3a9-c17adde91d53","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":-5,"_110":111},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":-5,"_83":-5,"_84":-5,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2023","number","176","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 176, BN.2023 (1126)/15 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. \t\tbahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor\t19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,\t\tmaksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara salah satunya turut aktif memberikan bimbingan\tdan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat;\r\nb. \tbahwa untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan\t\t kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan \tpembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam \t\thuruf a, diperlukan adanya suatu pedoman pengaturan\tmengenai pemberian bimbingan dan bantuan\t\tkepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan \tpembinaan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan;\r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35\r\nTahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia\tuntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi, dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berwenang dalam membuat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan;\r\nd.\tbahwa berdasarkan\tpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\ta, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\tMenteri Keuangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan\r\nPengawasan Menteri Keuangan;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, \tPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas, wewenang dan tanggung jawab, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara persero, program prioritas tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara persero dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=afde64c8-3867-464d-b3a9-c17adde91d53","actionData","errors"]