[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afcf7a8e-371f-4b84-9a29-d524ab01d272","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kota Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-10-20","effective_date","2010-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kota Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-penanggulangan-bencana
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\nDi Kota Semarang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kota Semarang secara geografis, geologis, dan sosiokultural\r\nmemungkinkan sebagai daerah rawan bencana\r\nalam; bencana non alam dari berbagai aktivitas manusia\r\ntermasuk di dalamnya bencana akibat kegagalan teknologi,\r\npencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; serta\r\nbencana sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan\r\nimateriil bahkan korban jiwa;\r\nb. bahwa Pemerintah Kota Semarang mempunyai\r\ntanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak dasar dan\r\nperlindungan secara nyata bagi masyarakat dalam kegiatan\r\npenanggulangan bencana;\r\nc. bahwa penanggulangan bencana perlu dilaksanakan untuk\r\nmelindungi masyarakat dan diselenggarakan secara\r\nterencana, terpadu, menyeluruh, terintegrasi yang\r\nmelibatkan semua potensi yang ada dengan tetap\r\nmemperhatikan keunggulan nilai-nilai kearifan lokal;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan\r\nPenanggulangan Bencana di Kota Semarang. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden No.32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun\r\n2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun\r\n2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang\r\nNomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009. \n Peraturan ini mengatur serangkaian upaya yang\r\nmeliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya\r\nbencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas, Prinsip, Dan Tujuan;\r\n3.\tWewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;\r\n4.\tHak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat;\r\n5.\tKelembagaan;\r\n6.\tPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana;\r\n7.\tKerjasama;\r\n8.\tPendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;\r\n9.\tPendanaan Dan Pengelolaan Bantuan;\r\n10.\tPemberian Penghargaan;\r\n11.\tPemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan;\r\n12.\tSanksi Administrasi;\r\n13.\tPenyelesaian Sengketa;\r\n14.\tKetentuan Penyidikan;\r\n15.\tKetentuan Pidana;\r\n16.\tKetentuan Peralihan;\r\n17.\tKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010. \n 91 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Latar belakangnya adalah kondisi geografis, geologis, dan sosio-kultural Kota Semarang yang rawan bencana alam dan non-alam, serta tanggung jawab pemerintah kota dalam melindungi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu, mengurangi dampak kerugian materiil dan imateriil, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, membangun partisipasi pemangku kepentingan, mendorong gotong royong, dan menciptakan perdamaian.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- Kewenangan Walikota dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, status keadaan darurat, muatan lokal pendidikan, kerjasama penanggulangan bencana, pengendalian teknologi dan pencemaran, serta pengawasan dan penegakan hukum.\n- Tanggung jawab Walikota dalam perumusan kebijakan, pembentukan BPBD, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, perlindungan kelompok rentan, pengalokasian dana, kajian risiko bencana, pengembangan kearifan lokal, peningkatan kapasitas SDM, pelayanan pengaduan, pengelolaan sistem informasi, pengawasan, kerjasama, dan koordinasi penanggulangan bencana.\n- Hak dan kewajiban masyarakat serta peran serta dalam penanggulangan bencana.\n- Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang penanggulangan bencana di daerah.\n- Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan rincian kegiatan pada setiap tahap.\n- Kerjasama penanggulangan bencana dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota lain, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi internasional.\n- Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.\n- Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, termasuk sumber dana, penggunaan dana, pengelolaan bantuan, serta pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.\n- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.\n- Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan peraturan daerah.\n- Penyelesaian sengketa dalam penanggulangan bencana.","transitional_provisions","1. Sebelum BPBD dibentuk, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya BPBD.\n2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.\n3. Paling lambat enam bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, BPBD harus terbentuk dan melaksanakan tugas/fungsinya menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila mengakibatkan terjadinya bencana bagi masyarakat dan/atau tidak melaksanakan kegiatan tanggap darurat dan pasca bencana yang menjadi tanggung jawabnya.\n2. Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 82.\n3. Sanksi Administrasi diberikan dalam bentuk tertulis yang terdiri dari: teguran/peringatan, paksaan pemerintah, dan/atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.\n4. Dalam hal sanksi administrasi telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n5. Dalam hal setiap orang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1), maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2010 NUMBER 15

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 13 OF 2010
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN SEMARANG CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF SEMARANG,

Considering:

that Semarang City geographically, geologically, and socio-culturally is prone to natural disasters; non-natural disasters from various human activities including disasters due to technological failures, pollution and/or environmental damage; as well as social disasters that cause material and immaterial losses and even casualties;
that the Semarang City Government has a responsibility in fulfilling basic rights and providing real protection for the community in disaster management activities;
that disaster management needs to be carried out to protect the community and organized in a planned, integrated, comprehensive, integrated manner involving all existing potentials while still paying attention to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afcf7a8e-371f-4b84-9a29-d524ab01d272","actionData","errors"]