Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah mengatur mengenai pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Papua. Latar belakang dari peraturan ini adalah bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
1. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dengan persyaratan tertentu.
2. Inventarisasi dan pendaftaran kegiatan pertambangan rakyat yang telah berjalan secara tradisi.
3. Pengaturan khusus mengenai pertambangan rakyat emas alluvial dan emas primer, termasuk pendaftaran dan pemberian tanda batas sementara.
4. Tata cara memperoleh Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah (SIPRD), termasuk persyaratan, jangka waktu, dan wilayah yang tidak dapat diberikan SIPRD.
5. Luas wilayah SIPRD yang diatur berdasarkan jenis pengelola (perorangan, kelompok masyarakat, koperasi).
6. Kewajiban pemegang SIPRD terkait iuran (iuran tetap dan iuran produksi) serta pengelolaan lingkungan hidup.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
di desktop Anda.