[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afc4a81d-933a-43b6-9897-6b7895c24a03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:	\n \n Peningkatan pembangunan\r\npusat kegiatan\r\ndan/atau usaha, menimbulkan gangguan\r\nkeamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran\r\nlalu lintas dan angkutan jalan, sehingga memerlukan pengaturan\r\ndan pengendalian\r\nterhadap dampak gangguan tersebut; Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang\r\nManajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta\r\nManajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap\r\nrencana Pembangunan\r\npusat kegiatan,\r\npermukiman, dan infrastruktur yang akan\r\nmenimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,\r\nketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan\r\njalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis\r\nDampak Lalu Lintas. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang\r\nJalan; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi\r\nSulawesi Selatan; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang\r\nLaIu Lintas dan angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96\r\nTahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan\r\nKegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75\r\nTahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis\r\nDampak Lalu Lintas; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nNomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032; \r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nNomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara\r\nNomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan\r\nSempadan Sungai.\r\n\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan, Analisis Dampak Lalu Lintas, Dampak Lalu Lintas, Manajemen dan rekayasa lalu lintas, Dokumen analisis dampak lalu lintas, Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Bangkitan lalu lintas, Jalan, Pengembang atau Pembangun, Tim Evaluasi, Pemeriksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud pembentukan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerah. BAB IV KEWAJIABAN DAN KRITERIA Bagian Kesatu Kewajiban Bagian Kedua Kriteria. BAB V TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. BAB VI PENILAIAN DAN TIDAK LANJUT Bagian Kesatu Penilaian Bagian Kedua Tindak Lanjut. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN. BAB X SANKSI PIDANA. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN. BAB XII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Kabupaten Toraja Utara. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan pusat kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Peraturan ini mewajibkan setiap pengembang atau pembangun yang merencanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas untuk melakukan Andalalin. Pusat kegiatan meliputi kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pelayanan umum, SPBU, hotel, gedung pertemuan, restoran, fasilitas olahraga, bengkel, dan pencucian mobil. Permukiman meliputi perumahan, rumah susun, asrama, dan ruko. Infrastruktur meliputi akses jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir, jalan layang, lintas bawah, dan terowongan.

\r\n\r\n

Hasil Andalalin menjadi syarat untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus. Andalalin harus dilakukan oleh lembaga konsultan bersertifikat. Dokumen Andalalin memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas, simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi. Dokumen Andalalin harus disetujui oleh Bupati atau Kepala Dinas Perhubungan setelah dinilai oleh Tim Evaluasi.

\r\n\r\n

Pengembang wajib melaksanakan Andalalin yang telah disetujui dan menyerahkan dokumennya kepada Dinas Perhubungan untuk pengawasan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Andalalin.

","transitional_provisions","1. Untuk kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban Andalalin dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.\r\n2. Pengembang atau pembangun yang tetap melakukan kegiatan tanpa perbaikan setelah dikenakan sanksi administrasi, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TORAJA UTARA REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering:

that the increase in the development of activity and/or business centers causes disruption to security, safety, order and road traffic and transport flow, thus requiring regulation and control of the impact of these disruptions;
that based on the provisions of Article 47 of Government Regulation Number 32 of 2011 concerning Traffic Management and Engineering, Impact Analysis, and Traffic Needs Management, every plan for the development of activity centers, settlements and infrastructure that will cause disruption to security, safety, order, and road traffic and transport flow must conduct a traffic impact analysis;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afc4a81d-933a-43b6-9897-6b7895c24a03","actionData","errors"]