[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afbffa3d-17c6-4846-96b2-f5e9bbc4e673","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004","number","12","year","2004","published_date","2004-06-12","effective_date","2004-06-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

upaya-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Tahun 2004 No.47
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang perlu berwawasan \r\nlingkungan dan berkelanjutan, perlu pengelolaan sumber daya alam secara \r\nbijaksana guna menjaga keserasian lingkungan. Setiap usaha dan atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif. Hal itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penjaminan kelangsungan usaha tanpa merusak lingkungan, dengan sasaran meminimalkan dampak negatif dan maksimalkan dampak positif. Penyusunan dokumen UKL-UPL melibatkan identifikasi potensi dampak dan rencana kerja lingkungan. Setelah disampaikan kepada otoritas terkait, dokumen tersebut dapat dikembalikan untuk perbaikan, dan keputusan kelayakan diterbitkan dalam waktu 14 hari. Bupati berwenang menolak izin jika dokumen tidak memenuhi syarat. Keputusan kelayakan dapat kadaluwarsa dalam 3 tahun, dan pemrakarsa harus mengajukan ulang dengan kemungkinan penggunaan kembali dokumen yang memenuhi syarat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2004. \n 12 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat karena setiap usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Ketentuan Substansial:

Setiap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting serta secara teknologi dapat dikelola dampaknya, wajib menyusun UKL-UPL. Jenis usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
UKL-UPL merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Syarat dan kewajiban dalam UKL-UPL menjadi ketentuan dalam izin tersebut.
Pemrakarsa wajib menyusun dokumen UKL-UPL yang memuat identifikasi potensi dampak serta rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Dokumen UKL-UPL disampaikan kepada Bupati dan Dinas/Instansi terkait, dan ditindaklanjuti oleh Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa.
Bupati berwenang menolak permohonan izin jika dokumen UKL-UPL tidak memenuhi syarat.
Keputusan kelayakan UKL-UPL kadaluwarsa jika rencana usaha tidak dilaksanakan dalam 3 tahun. Jika kadaluwarsa, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan.
Keputusan kelayakan UKL-UPL batal jika pemrakarsa memindahkan lokasi, mengubah desain/proses/kapasitas/bahan baku, atau terjadi perubahan lingkungan yang mendasar.
Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan UKL dan UPL.
Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL kepada Bupati setiap 6 bulan sekali.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2004
ON
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND MONITORING EFFORTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to carry out development that needs to be environmentally sound and sustainable, it is necessary to manage natural resources wisely in order to maintain environmental harmony.
that every business and/or activity can have an impact on the environment, so it is necessary to make environmental management efforts and environmental monitoring as a step to control negative impacts and develop positive impacts.
that this needs to be regulated by a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 23 of 1997

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afbffa3d-17c6-4846-96b2-f5e9bbc4e673","actionData","errors"]