[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afbd28a6-9b6b-4ddb-9cec-ea208a54abe0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 26 Tahun 2008","number","26","year","2008","published_date","2008-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

status desa menjadi kelurahan-pembentukan,penghapusan, penggabungan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD. 2008/ No. 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; Bahwa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. \n UU No. 32 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Tojo Una-Una No. 6 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan pembentukan desa, syarat-syarat pembentukan, nama, batas, dan pembagian wilayah desa, mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, tim penilai, dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n 5 Halaman, Penjelasan: 1 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan desa harus memperhatikan faktor-faktor seperti luas wilayah, letak wilayah, hubungan antar wilayah, sosial budaya, adat istiadat, dan peluang pengembangan diri. Syarat pembentukan desa meliputi adanya pemerintahan, penduduk, dan wilayah. Proses pembentukan desa dimulai dengan permohonan kepada Bupati melalui Camat, yang dilampiri rekomendasi Camat, pernyataan dari masing-masing dusun melalui musyawarah desa, penetapan lokasi kantor desa dan fasilitas pendukung, persetujuan mengenai ibukota desa, dan peta wilayah desa yang jelas.

Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus melalui musyawarah desa dan/atau antar desa yang dihadiri Camat. Hasil musyawarah dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Bupati membentuk Tim Penilai Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.

Pembiayaan untuk pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TOJO UNA-UNA REGENCY
YEAR 2008 NUMBER 26

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER: 26 YEAR 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ABOLITION, MERGER OF VILLAGES AND CHANGES
VILLAGE STATUS TO SUB-DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TOJO UNA-UNA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 200 paragraphs (2) and (3) and Article
201 paragraphs (1) and (2) of Law Number 32 of 2004 concerning
Regional Government, it is necessary to regulate the Establishment, Abolition,
Merger of Villages and Changes in Village Status to Sub-District;
that the Establishment, Abolition, Merger of Villages and Changes in Status
Village to Sub-District aims to improve public services in order to
accelerate the realization of community welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afbd28a6-9b6b-4ddb-9cec-ea208a54abe0","actionData","errors"]