[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af9f42ef-4bbc-44cb-82f6-f5cf2ae80a6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan administrasi kependudukan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2022 (177), TLD (117): 13 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien, bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 109 Tahun 2019. \n Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependdukan pada Daerah Walikota Jayapura. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022. \n 65 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2013 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban dan tanggung jawab Walikota dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, penetapan peraturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung, penyajian Data Kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Instansi Pelaksana memiliki kewajiban mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, mencetak dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data. Setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, dan ganti rugi akibat kesalahan dalam pendaftaran. Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya.","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda administratif dengan besaran yang bervariasi.\n2. Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat/dokumen, mendaftarkan diri lebih dari satu KK, memiliki KTP-el lebih dari satu, atau menyebarluaskan data kependudukan tanpa hak, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang g Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAYAPURA
PAPUA PROVINCE

JAYAPURA CITY REGULATION
NUMBER 8 OF 2022
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the protection, recognition, determination of personal status and legal status of every population event and important event experienced by residents, it is necessary to regulate the implementation of effective and efficient population administration;
that Jayapura City Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of Population Administration is no longer in accordance with the demands of professional population administration services, meets information technology standards, is dynamic, orderly, and non-discriminatory in achieving minimum service standards towards comprehensive excellent service to overcome population problems;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af9f42ef-4bbc-44cb-82f6-f5cf2ae80a6f","actionData","errors"]