Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021

(-)

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Tata Kelola SPBE Perpusnas: Mencakup Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
2. Manajemen SPBE Perpusnas: Meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE Perpusnas.
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
4. Penyelenggara SPBE Perpusnas: Terdiri atas tim koordinasi SPBE Perpusnas dan tim asesor SPBE Perpusnas.
5. Pemantauan dan Evaluasi SPBE Perpusnas: Bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE, memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin serta meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait SPBE di Perpusnas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan serta pelayanan publik.

(-)

(-)