[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af99364b-f491-460d-a3bd-9cb05b2e4e4c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-09-03","effective_date","2021-09-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PERPUSTAKAAN NASIONAL - spbe
2021
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 9, BN 2021 (1013): 33 Halaman, jdih.perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Bahwa diperlukan adanya ketentuan pengaturan sebagai landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional Adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2001; Perpres No. 95 Tahun 2018; Dan Peraturan Perpurnas No. 4 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Perpusnas meliputi: a. Tata Kelola SPBE Perpusnas; b. Manajemen SPBE Perpusnas; c. audit teknologi informasi dan komunikasi; d. penyelenggara SPBE Perpusnas; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE Perpusnas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021. \n Lampiran File; 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Tata Kelola SPBE Perpusnas: Mencakup Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
Manajemen SPBE Perpusnas: Meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE Perpusnas.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
Penyelenggara SPBE Perpusnas: Terdiri atas tim koordinasi SPBE Perpusnas dan tim asesor SPBE Perpusnas.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE Perpusnas: Bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE, memberikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin serta meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait SPBE di Perpusnas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan serta pelayanan publik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM
WITHIN THE NATIONAL LIBRARY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize clean, effective, transparent, and accountable governance and quality and reliable public service within the National Library, it is necessary to implement an electronic-based government system;
that in order to encourage the achievement of good governance through the implementation of an electronic-based government system, it is necessary to intensify the utilization and management of information and communication technology within the National Library;
that it is necessary to have regulatory provisions as a legal basis for the implementation of an electronic-based government system within the National Library as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af99364b-f491-460d-a3bd-9cb05b2e4e4c","actionData","errors"]