[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af97bd4d-3d39-4251-ac48-480e727b180e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan \r\ndan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-04-23","effective_date","2018-04-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan \r\ndan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan \r\ndan Pemberhentian Kepala Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;\r\nb. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas-asas hukum dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. \n Dasar Hukum: \r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;\r\n8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115). \n Materi Pokok:\r\nBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan Pasal 6 diubah;\r\n2. Ketentuan Pasal 8 diubah;\r\n3. Ketentuan Pasal 11 diubah;\r\n4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dan ayat (6) dihapus, ayat (3) diubah;\r\n5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah; \r\n6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah dan menambah 2 (dua) ayat;\r\n7. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat;\r\n8. Ketentuan Pasal 49 diubah;\r\n9. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B;\r\n10. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 diubah;\r\n11. Ketentuan Pasal 56 diubah;\r\n12. Ketentuan Pasal 60 diubah;\r\n13. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60A;\r\n14. Ketentuan Pasal 74 diubah;\r\n15. Ketentuan Pasal 77 diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 104), dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku lagi. \n 16 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 104).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan agar tidak multitafsir.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Perubahan meliputi:

Pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten oleh Bupati.
Persyaratan pemilih dan calon Kepala Desa, termasuk penghapusan beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai.
Proses penjaringan dan seleksi bakal calon, termasuk seleksi tambahan jika jumlah calon melebihi batas yang ditentukan.
Pengaturan mengenai kampanye dan masa tenang.
Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Pengaturan mengenai calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan.
Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa.
Pembiayaan pemilihan Kepala Desa.
Kondisi pemberhentian Kepala Desa dan mekanisme pemberhentian sementara.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa jika Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
Prosedur pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas dan menyempurnakan proses pemilihan Kepala Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Konstitusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat.\n2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka Bupati melakukan tindakan pemberhentian sementara berdasarkan usulan Camat serta memerintahkan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan audit atas kinerja Kepala Desa bersangkutan.\n3. Dalam hal hasil audit Inspektorat Kabupaten ditemukan adanya penyimpangan, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PΑΚΡΑΚ BHARAT
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2016 ON
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE CHIEFS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAКРАК BHARAT,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which states that Article 33 letter g and Article 50 paragraph (1) letter c of Law Number 6 of 2014 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5495) are declared to be in conflict with the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force;
that several provisions in Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af97bd4d-3d39-4251-ac48-480e727b180e","actionData","errors"]