[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af7eb5cc-9383-4547-855d-491be1d05e9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tahun 2016","number","76/POJK.07/2016","year","2016","published_date","2016-12-23","effective_date","2017-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 76/POJK.07/2016, LN.2016/NO.315, ojk.go.id: 18 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Latar belakangnya adalah rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan ini mengatur kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai program tahunan. Literasi keuangan meliputi edukasi keuangan dan pengembangan infrastruktur pendukung, dengan materi edukasi mencakup pengelolaan keuangan, jenis industri jasa keuangan, serta produk dan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan meliputi perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, serta penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan, yang dipastikan oleh Dewan Komisaris. PUJK wajib membentuk fungsi atau unit khusus untuk pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, serta menyampaikan laporan rencana dan realisasi kegiatan kepada OJK.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.","sanctions","1. OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis mengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128325/peraturan-ojk-no-1pojk072013-tahun-2013","23752b87-8180-4270-8b6c-2406f537a66f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 76/POJK.07/2016
ON
IMPROVING FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR FOR CONSUMERS AND/OR THE PUBLIC

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering:

that the knowledge, understanding, and access of the Indonesian people to financial institutions, products, and services are still low and uneven in each sector of the financial services industry;
that due to the conditions as referred to in letter a, financial education and the development of supporting infrastructure need to be carried out;
that the implementation of financial education and infrastructure development as referred to in letter b is carried out as one of the efforts to increase knowledge and understanding of financial institutions, products, and services;
that in addition to the implementation of financial education and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af7eb5cc-9383-4547-855d-491be1d05e9e","actionData","errors"]