[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af6a0d8e-920b-4d44-b900-b5bc5355f433","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2020-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Air Limbah Domestik - Pengelolaan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemanfaatan air dan lingkungan hidup harus dilakukan secara seimbang, baik, dan sehat agar air yang tersedia tidak mengalami penurunan kualitas dan tercemar dari limbah domestik sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat; bahwa dalam rangka mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang SPALD, perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi, pemanfaatan, kompetensi, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk melindungi kualitas air dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dari pencemaran air limbah domestik. Latar belakangnya adalah pemanfaatan air dan lingkungan hidup yang harus seimbang agar air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Peraturan ini mengatur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang meliputi SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). SPALD-S terdiri dari subsistem pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja. SPALD-T terdiri dari subsistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Pemilihan jenis SPALD mempertimbangkan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, dan kemampuan pembiayaan.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan SPALD yang meliputi rencana induk SPALD, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci. Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan ditinjau ulang setiap 5 tahun. Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) harus memenuhi syarat tertentu seperti berdekatan dengan area pelayanan dan badan air permukaan di luar sempadan.

Selain itu, diatur pula mengenai konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD. Hasil pengolahan air limbah domestik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti penggelontor kakus, campuran pupuk, dan sumber energi terbarukan. Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis. Penyelenggara SPALD wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan yang layak dalam penyelenggaraan SPALD. Setiap orang juga wajib mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T dan melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af6a0d8e-920b-4d44-b900-b5bc5355f433","actionData","errors"]