[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af6698e5-e13f-4229-a8eb-41b070a8b58d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2010 tentang IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2010 / No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta dalam pengembangan pelayanan Usaha Hotel dan Penginapan yang lebih jelas, terarah dan untuk memberikan suasana tertib dalam menunjang peningkatan pelayanan kepariwisataan pada umumnya, serta Usaha Hotel dan Penginapan pada khususnya, perlu penataan yang lebih terencana dan berkesinambungan. Bahwa salah satu yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya izin kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang izin Usaha Hotel dan Penginapan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan. \n Peraturan ini mengatur mengenai prosedur untuk mendapatkan izin usaha, termasuk dokumen yang diperlukan dan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh hotel dan penginapan, termasuk fasilitas, keamanan, kebersihan, dan layanan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap operasional hotel dan penginapan, serta sanksi bagi yang melanggar peraturan. Dan mengatur menegenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010. \n 18 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Nunukan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha hotel dan penginapan, serta untuk menunjang peningkatan pelayanan kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Bentuk Usaha:** Usaha hotel dan penginapan dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan, kecuali pondok wisata yang hanya dapat berbentuk usaha perorangan. Badan usaha dapat berupa BUMN, BUMD, PT, CV, Firma, Koperasi, atau Yayasan.\n2. **Pengaturan Usaha:**\n * Hotel Bintang: Pengusahaan meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum. Digolongkan dalam 5 kelas dengan piagam bertanda bintang. Bentuk badan usaha untuk bintang 1 dan 2 dapat berupa PT, CV, Firma, Koperasi, atau Yayasan, sedangkan bintang 3, 4, dan 5 harus berupa PT.\n * Hotel Melati: Pengusahaan berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan. Dinyatakan dengan tanda Bunga Melati dan dapat berupa BUMN, BUMD, PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, atau usaha perorangan.\n * Penginapan: Pengusahaan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan, dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan.\n * Pondok Wisata: Pengusahaan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau peristirahatan kepada wisatawan, dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.\n3. **Ketentuan Izin:** Setiap pengusahaan hotel dan penginapan wajib memiliki izin usaha dari Bupati. Tata cara dan syarat permohonan izin meliputi pengajuan surat permohonan, penelitian administratif, evaluasi, dan peninjauan lapangan. Syarat-syarat permohonan izin berbeda untuk hotel, penginapan, dan pondok wisata, meliputi bukti diri, IMB, HO, akta pendirian perusahaan (jika badan usaha), NPWPD, dan rekomendasi dari Camat dan instansi teknis terkait. Izin usaha berlaku selama usaha berjalan dan tidak melanggar peraturan, serta wajib didaftar ulang setiap tahun.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin Usaha Hotel dan Penginapan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2010
CONCERNING
HOTEL AND LODGING BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NUNUKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the authority of regulation, guidance and supervision and in the development of Hotel and Lodging Business services that are clearer, more directed and to provide an orderly atmosphere in supporting the improvement of tourism services in general, as well as Hotel and Lodging Businesses in particular, it is necessary to have a more planned and sustainable arrangement;
that one of the authorities of the Regency as an autonomous Region has the authority in the field of tourism, especially licensing for Hotel and Lodging Business activities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Nunukan Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af6698e5-e13f-4229-a8eb-41b070a8b58d","actionData","errors"]