[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af5fbe68-09ec-46f0-a107-b4e38a9306f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA - PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta\r\ndengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43\r\nTahun 2014 maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi\r\ndan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; \n 1.Ketentuan Umum \r\n2.Jenis Perangkat desa \r\n3.Lowongan dan Penataan perangkat Desa \r\n4.Pengisisan Perangkat desa\r\n5.Pemberhentian Perangkat Desa\r\n6.Pembinaan dan pengawasan\r\n7.Ketentuan Peralihan\r\n8.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 93).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengisian dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Perangkat Desa: Terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
Lowongan dan Penataan Jabatan Perangkat Desa: Mengatur pengisian lowongan jabatan dan penataan jabatan untuk efektivitas organisasi.
Pengisian Perangkat Desa: Meliputi tahapan, pembentukan panitia, penjaringan, penyaringan calon perangkat desa, konsultasi hasil penyaringan, penetapan, pengangkatan, dan pelantikan perangkat desa.
Masa Jabatan: Masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan mencapai usia 60 tahun.
Biaya Pengisian Perangkat Desa: Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Larangan Perangkat Desa: Mengatur larangan bagi perangkat desa, seperti merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, menjadi pengurus partai politik, dan lain-lain.
Pemberhentian Perangkat Desa: Mengatur kondisi dan mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.

","transitional_provisions","1. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
REGENT OF KUDUS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and with the enactment of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Regional Regulation of Kudus Regency Number 20 of 2006 concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus is no longer appropriate and needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Appointment and Dismissal of Village Apparatus;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af5fbe68-09ec-46f0-a107-b4e38a9306f3","actionData","errors"]