Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -05/MBU/2014 Tahun 2014

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program pengendalian gratifikasi. Program ini mencakup penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terkait gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN. Inspektorat Kementerian BUMN ditetapkan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas menganalisis dan memproses laporan gratifikasi.

Ketentuan Substansial:

UPG memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi, melakukan analisis dan konfirmasi, memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi, berkoordinasi dengan KPK, memantau tindak lanjut rekomendasi, meminta data dan informasi terkait penerapan program pengendalian gratifikasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut pelanggaran kepada Inspektorat, dan melaporkan hasil penanganan kepada Menteri BUMN dan KPK.

Aparatur Kementerian BUMN wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap secara langsung dan melaporkan gratifikasi yang dianggap suap yang diterima secara tidak langsung kepada UPG. Peraturan ini juga mengatur kategori gratifikasi, termasuk gratifikasi yang dianggap suap dan yang tidak dianggap suap, serta pengecualian gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

(-)

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.