[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af4a302c-ecc1-4365-97b7-499cdeaa48d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-11","effective_date","2020-03-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu \r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan\r\nbangunan agar sesuai dengan ketentuan dan\r\nterwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan\r\nbangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah\r\ndaerah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan. \r\nDalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin\r\nmendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang\r\nlebih menjangkau kebutuhan saat ini dan mampu\r\nmenjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi izin\r\nmendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah \r\nNomor 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu\r\nSungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintrah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah \r\nNomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah \r\nNomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor\r\n11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor\r\n6 Tahun 2017.\r\n; \n Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten \r\nHulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu\r\nSungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu diubah yaitu terkait Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ; penghitungan Indeks Terintegrasi; Mengubah Lampiran I; serta menyisipkan dua lampiran baru sebagaimana tercantum dalam\r\nLampiran Peraturan Daerah Ini. \r\nyaitu Lampiran IA dan Lampiran IB \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten \r\nHulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu\r\nSungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nPerizinan Tertentu \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 04).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Pemungutan retribusi IMB didasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi, meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan.\n- **Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan untuk pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi bangunan, retribusi prasarana bangunan gedung, dan rehabilitasi prasarana bangunan. Rumus perhitungan retribusi IMB disesuaikan untuk masing-masing kategori.\n- **Penambahan Pasal Baru:** Menambahkan Pasal 12A dan 12B yang mengatur indeks terintegrasi dan tarif retribusi IMB yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n- **Perubahan Lampiran:** Mengubah Lampiran I dan menambahkan Lampiran IA dan Lampiran IB yang berisi indeks fungsi, indeks klasifikasi, indeks waktu penggunaan, dan indeks prasarana bangunan gedung.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24344/perda-kab-hulu-sungai-tengah-no-4-tahun-2014","1329fff5-1daa-4ee6-849c-dda9f989ace6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF HULU
SUNGAI TENGAH REGENCY NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CERTAIN
PERMIT RETRIBUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

Considering:

that in order to realize orderly building administration in accordance with the provisions and the realization of legal certainty in building administration, it is necessary to carry out control by the regional government through the issuance of building permits;
that the implementation of collecting building permit retributions requires a more far-reaching approach to current needs and is able to meet the needs of the community, so that building permit retributions as stipulated in the Regional Regulation of Hulu Sungai Tengah Regency Number 11 of 2012 as amended by Regional Regulation Number 4 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af4a302c-ecc1-4365-97b7-499cdeaa48d9","actionData","errors"]