[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af4a028a-8ada-49bd-bb1b-be413c0a5af6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-02-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Jasa-Umum
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2012 /No. 2 , LL 43 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka,Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golorigan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;\r\nBahwa berdasarkan pert'mbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a perlu memberituk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum\r\n \n Dasar Hukum : UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 2 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989; \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKetentuan umum (pasal 1)\r\n2.\tRetribusi jasa umum (pasal 2)\r\n3.\tRetribusi pelayanan kesehatan (pasal 3 – pasal 8)\r\n4.\tRetribusi penggantian biaya ceyak peta (pasal 9 – pasal 14)\r\n5.\tRetribusi pelayanan tera/tera ulang (pasal 15 – pasal 24)\r\n6.\tWilayah pemungutan (pasal 25 – pasal 27)\r\n7.\tSanksi administrasi (pasal 28 – pasal 29)\r\n8.\tPenagihan (pasal 30)\r\n9.\tKedaluwarsa penagihan (pasal 31 – pasal 32)\r\n10.\tPelak3anaan pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang (pasal 33 – pasal 35)\r\n11.\tPengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi (pasal 36)\r\n12.\tPembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pembatalan dan keberatan (pasal 37 – pasal 40)\r\n13.\tKeberatan (pasal 41)\r\n14.\tPeninjauan tarif retribusi (pasal 42)\r\n15.\tInsentif pemungutan (pasal 43)\r\n16.\tPembinaan dan pengawasan (pasal 44)\r\n17.\tPenyidikan (pasal 45)\r\n18.\tKetentuan pidana (pasal 46)\r\n19.\tKetentuan peralihan (pasal 47)\r\n20.\tKetentuan penutup (pasal 48 – pasal 50)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 1998 tentang Biaya Cetak Peta;\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;\n3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan;\n4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor;\n5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Lapangan Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Pemasaran/Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;\n6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Ketatausahaan;\n7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan laboratorium kemetrologian.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:

Retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Jiwa (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
Retribusi penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Pengaturan mengenai tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, dan sanksi administrasi terkait retribusi.
Kewajiban dan syarat-syarat tera/tera ulang UTTP, termasuk jenis-jenis UTTP yang wajib ditera/tera ulang.
Penetapan wilayah pemungutan retribusi di wilayah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pengaturan mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh Gubernur.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/288408/perda-prov-sulawesi-tenggara-no-2-tahun-2024","39364bf6-6faa-4755-9633-e09ebd426ca1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[112],{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawsi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56782/perda-prov-sulawesi-tenggara-no-6-tahun-2017","217a2ba0-9141-4710-8a1a-565c0f76e7b9","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af4a028a-8ada-49bd-bb1b-be413c0a5af6","actionData","errors"]