[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af461265-d05d-42d1-997f-a282e203d4f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8, TLD NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO
ABSTRAK:	\n \n Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo sebagai pedoman pelaksanaan program Pemerintah Kota Palopo dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \r\n 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \r\n12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2013. \n 60 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Palopo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara dalam memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas dokumen kependudukan, informasi data, dan pemulihan nama baik.
Kewajiban Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, bimbingan, pengelolaan data, pengawasan, penerapan standar pelayanan, dan kerjasama dengan lembaga lain.
Jenis-jenis dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk, penduduk non permanen, dan penduduk sementara, seperti Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.
Prosedur pendaftaran penduduk, termasuk pencatatan biodata, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan dan perubahan KK, penerbitan Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SK2PNP) dan Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SK2PS), penerbitan dan perpanjangan KTP, penerbitan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), perubahan alamat, serta prosedur pindah datang penduduk.
Prosedur pencatatan sipil, termasuk pencatatan kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
Pengelolaan data dan informasi kependudukan, termasuk perlindungan data pribadi penduduk dan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bentuk, isi dan format dokumen kependudukan dan formulir-formulir isian permohonan pelayanan yang ada sekarang masih tetap berlaku, sebelum diganti dengan yang baru sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota.\n3. Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 3, 4, 5, 8 ayat (1), 13 ayat (1), (2), (3), 17 ayat (1), (2), 19 ayat (1), (2), (4), 20 ayat (2), 24 ayat (1), (3), 25 ayat (1), (3), 32 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.\n2. Pemalsuan dokumen kependudukan, mengubah data tanpa hak, mengakses database tanpa hak, mencetak blanko tanpa hak, atau mendaftar lebih dari satu KK dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikenakan denda administratif, dengan besaran yang berbeda untuk WNI dan Orang Asing.\n4. Tidak membawa KTP/SKDS/SKTT saat bepergian dikenakan denda administratif.\n5. Penggantian KTP/SKDS/SKTT karena hilang atau rusak dikenakan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PALOPO CITY

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
IN PALOPO CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Government Regulation Number 102 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 265, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5373), it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of Population Administration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af461265-d05d-42d1-997f-a282e203d4f8","actionData","errors"]