[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af242132-17d8-4835-a4b3-0435e50b21ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020","number","12","year","2020","published_date","2020-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER - PEMBANGUNAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2020/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan pemerintahan,\r\npembangunan, dan pelayanan\r\nmasyarakat di Kabupaten Gunungkidul\r\ndilaksanakan dengan berprinsip pada\r\nkesetaraan dan keadilan gender, bahwa diperlukan strategi\r\npengintegrasian gender melalui\r\nperencanaan, penyusunan,\r\npelaksanaan, penganggaran,\r\npemantauan, dan evaluasi ataskebijakan, program, dan kegiatan\r\npembangunan di Kabupaten\r\nGunungkidul, bahwa Kabupaten Gunungkidul belum\r\nmemiliki peraturan yang mengatur\r\ntentang Pengarusutamaan Gender\r\ndalam Pembangunan Daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 I ayat (2)\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun\r\n1950. \n Materi pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan dan penyusunan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG); pelaksanaan kebijakan PUG; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; partisipasi masyarakat; Pembinaan; Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020. \n Jumlah Halaman : 17 HLM; Penjelasan : 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan utamanya adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

\n\n

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah, di mana Bupati berwenang mengatur kebijakan dan bertanggung jawab melaksanakan PUG, yang dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. Kewenangan ini meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) yang memiliki tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, sementara koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dilakukan oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang terdiri dari seluruh Kepala PD, dipimpin oleh Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dengan Sekretaris dari Kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan. Pokja PUG bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja PUG, serta mendorong anggaran yang berperspektif gender. Selain itu, dibentuk Focal Point PUG di setiap PD dan Kalurahan, yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif gender, dan melaporkan pelaksanaan PUG.

\n\n

Peraturan ini menekankan pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD), yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Responsif Gender. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam percepatan pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
( Official Gazette of the Gunungkidul Regency Government )

Number : 12
Year: 2020

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 12 OF 2020
ON
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL
DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of government, development, and community services in Gunungkidul Regency is carried out based on the principles of gender equality and justice;
that a gender mainstreaming strategy is needed through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of development policies, programs, and activities in Gunungkidul Regency;
that Gunungkidul Regency does not yet have regulations governing Gender Mainstreaming in Regional Development;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af242132-17d8-4835-a4b3-0435e50b21ab","actionData","errors"]