[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af101b77-dc05-41a0-aa24-d5a680364100","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pidie","place_of_enactment","Sigli","theme","Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan retribusi
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/NO.02
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Peraturan Daerah kabupaten tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan surat Nomor 900.1.13.1/2130/Keuda tanggal 26 Mei 2025, terdapat beberapa materi qanun yang perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2024; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Permendagri No. 7 Tahun 2021. \n Qanun ini mengatur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten \n 14 hlm, Lampiran: - hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Pidie ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Perubahan tersebut mencakup:

Jenis Pajak: Mengubah jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
Objek PBB-P2: Memperbarui definisi objek PBB-P2 dan pengecualiannya.
Besaran Pokok BPHTB: Mengubah cara perhitungan besaran pokok BPHTB yang terutang dan saat terutangnya.
PBJT Makanan dan/atau Minuman: Memperbarui ketentuan mengenai penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang dikecualikan dari objek PBJT.
Nilai Jual Tenaga Listrik: Menambahkan ketentuan mengenai nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Pajak Reklame: Memperbarui ketentuan mengenai besaran pokok dan saat terutang Pajak Reklame.
PAT: Memperbarui ketentuan mengenai besaran pokok dan saat terutang PAT.
Pajak MBLB: Memperbarui ketentuan mengenai besaran pokok dan saat terutang Pajak MBLB.
Opsen PKB dan BBNKB: Menghapus beberapa ketentuan dan mengubah tarif Opsen PKB.
Retribusi Jasa Umum: Memperbarui jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.
Retribusi Jasa Usaha: Memperbarui ketentuan mengenai penyediaan tempat kegiatan usaha dan pemanfaatan barang milik daerah.
Retribusi Perizinan Tertentu: Menambahkan ketentuan mengenai pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
Lampiran: Mengubah Lampiran III mengenai struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu.

Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PIDIE
ACEH PROVINCE

QANUN OF PIDIE REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
ON
AMENDMENT TO QANUN OF PIDIE REGENCY NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING REGENCY TAXES AND REGENCY RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

REGENT OF PIDIE,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 99 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, the Minister of Finance and the Minister of Home Affairs evaluate the Regency Regional Regulations concerning Taxes and Retribution that have been in effect to test the suitability between the Regional Regulations in question and the public interest, the provisions of higher laws and regulations, and national fiscal policy and the provisions of Article 127 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions for Regional Taxes and Regional Retribution,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af101b77-dc05-41a0-aa24-d5a680364100","actionData","errors"]