[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aee796e2-ea07-4cd1-ada3-6f95a8f5444f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4, TLD NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta\r\nCatatan sipil adalah hak masyarakat yang perlu dipenuhi\r\nsecara mudah dan gratis sebagai realisasi program Pemerintah\r\nDaerah;\r\nb. bahwa jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah\r\nNomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak\r\ndipungut sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);\r\n4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);\r\n5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan\r\nAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4235);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial\r\nNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4456);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang\r\nKewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);\r\n11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5049);\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4674);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang\r\nAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4736);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737);\r\n18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan\r\ndan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4\r\nTahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan\r\nPemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2008 Nomor 01);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011\r\ntentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2011 Nomor 2);\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011\r\ntentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 7). \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum.\r\n(1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.\r\n(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :\r\na. dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas\r\npelayanan kesehatan;\r\nb. dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut\r\nretribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan;\r\nc. dihapus;\r\nd. dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat\r\ndipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;\r\ne. dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut\r\nretribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum;\r\nf. dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas\r\npenyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang;\r\ng. dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotordipungut\r\nretribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;\r\nh. dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran\r\ndipungut pemeriksaan dan/atau pengujian alat kebakaran, alat\r\npenanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa;\r\ni. dengan nama Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak Petadipungut\r\nretribusi atas pencetakan peta;\r\nj. dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus\r\ndipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan\r\nkakus;\r\nk. dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi\r\natas pelayanan tera/tera ulang;\r\nl. dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut\r\nretribusi atas pengendalian menara telekomunikasi;\r\nm. dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cairdipungut retribusi atas\r\npengolahan limbah cair; dan\r\nn. dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikandipungut retribusi atas\r\npelayanan pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah realisasi program Pemerintah Daerah untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil secara gratis kepada masyarakat, serta kebijakan Pemerintah Daerah untuk tidak memungut retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dilakukan karena identitas kependudukan dianggap sebagai instrumen penting bagi penyusunan data base kependudukan dan program pembangunan, serta merupakan hak-hak sipil warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penghapusan beberapa pasal terkait retribusi KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil. Secara spesifik, Pasal 1 angka 18, Pasal 5, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 25 dihapus. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah untuk menyesuaikan jenis retribusi jasa umum yang dipungut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Bone No. 2 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI JASA UMUM","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/109726/perda-kab-bone-no-2-tahun-2011","bfbe044c-e2f9-40a4-ae03-5790d42446da","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

Considering:

that Resident Identity Card, Family Card and Civil Registry Deed are the rights of the community that need to be fulfilled easily and free of charge as a realization of the Regional Government program;
that the types of fees regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which has been followed up with Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Local Service Charge, are not collected as a form of Regional Government policy;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Bone Regency Number 2 of 2011

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aee796e2-ea07-4cd1-ada3-6f95a8f5444f","actionData","errors"]