[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aee689ed-febc-40b2-97ed-41c65acaa10e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-02-23","effective_date","2009-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pelayanan-kesehatan-dinas
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nbahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kudus yang tidak dijaminkan kesehatannya pada Perusahaan Asuransi Kesehatan, atau perusahaan / badan penjamin kesehatan lainnya perlu dibebaskan retribusi pelayanan rawat jalan pada Puskesmas;\r\nb.\r\nbahwa guna pelaksanaan pembebasan retribusi tersebut dan guna menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan prinsip – prinsip dasar retribusi di bidang pelayan kesehatan, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dimaksud;\r\nc.\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987. \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2009. \n Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kudus yang tidak dijaminkan kesehatannya pada perusahaan asuransi kesehatan atau badan penjamin kesehatan lainnya, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang terkait prinsip-prinsip dasar retribusi di bidang pelayanan kesehatan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dan Laboratorium Kesehatan Swasta, serta pelayanan penyehatan lingkungan.
Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan wajib (promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan), pelayanan kesehatan pengembangan (kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut, dan pembinaan pengobat tradisional), dan pelayanan kesehatan penunjang (perawatan kesehatan masyarakat, laboratorium medis dan kesehatan masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan).
Setiap calon pengantin wajib memeriksakan kesehatannya pada Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan yang setara.
Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan atau perjanjian dengan Dinas Kesehatan.
Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas meliputi pelayanan observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan.
Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang nama, obyek, subyek, dan golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, pemungutan retribusi, pembayaran retribusi, penagihan retribusi, sanksi administrasi, pembetulan/pengurangan/pembatalan ketetapan, penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dan kadaluwarsa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
HEALTH SERVICE RETRIBUTION
AT THE KUDUS REGENCY HEALTH OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

Considering:

that in order to improve health services for the community and improve the public health, especially for the Kudus community whose health is not guaranteed by Health Insurance Companies, or other health guarantor companies / agencies, it is necessary to exempt outpatient service retribution at the Community Health Center (Puskesmas);
that in order to implement the retribution exemption and to adjust to the dynamics developing in the community, especially those related to the basic principles of retribution in the field of health services, it is necessary to revoke Kudus Regency Regional Regulation Number 4 of 2001 concerning Health Service Retribution at the Kudus Regency Health Office and re-regulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aee689ed-febc-40b2-97ed-41c65acaa10e","actionData","errors"]