[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aee1b2b7-f378-4222-b6e1-75ff905f9971","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir","place_of_enactment","Talang Ubi","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 16 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum dan tata cara penyaluran biaya Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan substansial mencakup pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, peradilan agama, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Bupati melalui Bagian Hukum bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, standar bantuan hukum, rencana anggaran, mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta menyampaikan laporan kepada DPRD. Pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berhak melakukan rekrutmen, pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum, menerima anggaran, dan mengeluarkan pendapat di pengadilan. Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan bantuan hukum sampai selesai.

Pemohon bantuan hukum harus memenuhi persyaratan administrasi seperti mengajukan permohonan tertulis atau lisan, menyerahkan dokumen perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin. Pembiayaan bantuan hukum dibebankan kepada APBD Kabupaten, serta dapat berasal dari hibah atau sumber pendanaan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR REGENCY
NUMBER .S.. YEAR 2023
on
THE ORGANIZATION OF LEGAL AID FOR INDIGENT COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Organization of Legal Aid for Indigent Communities; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 16 of 2011 on Legal Aid (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5248); \n Law Number 7 of 2013 on the Formation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aee1b2b7-f378-4222-b6e1-75ff905f9971","actionData","errors"]