[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aedc2b66-0317-4c38-b39e-db9113046e4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-05-06","effective_date","2024-05-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Teknis Pemberitahuan - Kegiatan Politik
2024
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 5, BN 2024 (245): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 dan PP Nomor 60 Tahun 2017. \n Peraturan ini mengatur mengenai Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kegiatan politik dilaksanakan dalam bentuk: 1) Kampanye Pemilihan Umum; 2) pawai yang bermuatan politik; 3) penyebaran pamflet yang bermuatan politik; 4) penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum; dan 5) bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024. \n Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 258), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 258).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang teknis pemberitahuan kegiatan politik. Kegiatan politik yang diatur meliputi kampanye pemilihan umum (Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota), pawai yang bermuatan politik, penyebaran pamflet yang bermuatan politik, penampilan gambar atau lukisan yang bermuatan politik yang disebarkan kepada umum, dan bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan politik yang dilaksanakan di muka umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat Polri yang berwenang, kecuali kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sendiri dan tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tata cara penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) meliputi tahapan pemberitahuan, pemeriksaan, koordinasi, penerbitan, dan penyerahan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan politik dilakukan oleh pengemban fungsi intelijen yang ditunjuk.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-6-tahun-2012","c3628909-cbdc-488e-ad5a-2e05c37ee772","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POLICE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
REGARDING
TECHNICAL GUIDANCE ON NOTIFICATION OF POLITICAL ACTIVITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 24 of Government
Regulation Number 60 of 2017 concerning Procedures for
Licensing and Supervision of Public Entertainment Activities,
Other Community Activities, and Notification of
Political Activities, it is necessary to establish a Police Regulation
of the Republic of Indonesia concerning Technical Guidance on Notification
of Political Activities;

In view of:

Law Number 2 of 2002 concerning the
Indonesian National Police (State Gazette of the
Republic of Indonesia Year 2002 Number 2,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4168);
Government Regulation Number 60

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aedc2b66-0317-4c38-b39e-db9113046e4d","actionData","errors"]