[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aebfd61b-aeb6-4620-b009-8ee63b64843c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-11-22","effective_date","2019-11-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/N0.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling besar di Indonesia;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);\r\n 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);\r\n7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);\r\n\r\n \n 1.KETENTUAN UMUM\r\n2.KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH\r\n3.FUNGSI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL\r\n4.BADAN USAHA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL\r\n5.DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN\r\n6.PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL\r\n7.PENGEMBANGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL\r\n8.KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN\r\n9.SUMBER DAYA MANUSIA\r\n10.PENDANAAN\r\n11.KEWAJIBAN DAN LARANGAN\r\n12.PEMBINAAN, PENGAWASAN, STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN PENILAIAN KINERJA\r\n13.SANKSI ADMINISTRATIF\r\n14.KETENTUAN PERALIHAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelabuhan pengumpan regional; mewujudkan sistem penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna Pelabuhan Pengumpan Regional; dan mewujudkan penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

\n\n

Gubernur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah, meliputi penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional; pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional; penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional; penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT Pelabuhan.

\n\n

Pelabuhan Pengumpan Regional memiliki fungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi, dan sebagai pelabuhan singgah. Jenis usaha angkutan yang dapat dilakukan adalah angkutan laut dalam negeri dan angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Daerah.

\n\n

Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa Terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan Pengumpan Regional dan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

\n\n

Dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, ditetapkan batas DLKr dan DLKp pelabuhan. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dengan mempertimbangkan Tatrawil Daerah dan RTRW Daerah serta harus mendapat izin dari Gubernur.

\n\n

Dalam pelaksanaan fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dipimpin oleh kepala Pelabuhan yang dibantu oleh petugas pelabuhan yang memiliki kompetensi.

","transitional_provisions","1. Badan Usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini berlaku.\n3. Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau pengelolaan jasa kepelabuhanan, maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 29, Pasal 39, dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembekuan sementara izin; dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 10 OF 2019
ABOUT
ORGANIZATION OF REGIONAL FEEDER PORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

Considering:

that as an archipelagic country, ports are important for Indonesia because they support the continuity of the sea transport system which is the largest transport system in Indonesia;
that based on Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, that regional feeder ports are the authority of the provincial government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Regional Feeder Ports;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 47 Prp of 1960 concerning the Establishment of the Southeast South Sulawesi Region and the Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aebfd61b-aeb6-4620-b009-8ee63b64843c","actionData","errors"]