[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeb9c49d-55da-4931-961d-7c3bba4f72bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat\r\nDaerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu\r\nUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun\r\n1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3826);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang\r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5601);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nperangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n \n Mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata\r\nKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008\r\nNomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara Nomor 180);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata\r\nKerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,\r\n(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\nNomor 181) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4\r\nTahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\nTahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara Nomor 229);\r\nc. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,\r\nBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan\r\nLembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008\r\nNomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\nNomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan\r\nTata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan\r\nPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan\r\nLembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\nNomor 230);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata\r\nKerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008\r\nNomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nLuwu Utara Nomor 183); dan\r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3\r\nTahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan\r\nPenanaman Modal ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu\r\nUtara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11\r\nTahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata\r\nKerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah\r\nKabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11) \n 40 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);\n3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11) Serta seluruh peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk membentuk perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.\n\nPerangkat daerah yang dibentuk meliputi:\n- Sekretariat Daerah (Tipe A)\n- Sekretariat DPRD (Tipe B)\n- Inspektorat (Tipe A)\n- Dinas Daerah (Tipe A dan Tipe B), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi dan tenaga kerja, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan daerah, kebudayaan dan pariwisata.\n- Badan Daerah (Tipe A dan Tipe B), yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pendapatan daerah, dan penanggulangan bencana daerah.\n- Kecamatan (Tipe A), yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta keberadaan Staf Ahli Bupati.","transitional_provisions","1. Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan kegiatan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.\n2. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.\n3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang tergabung dengan Urusan Pemerintahan bidang Perlindungan Masyarakat, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.\n5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang tergabung dengan Sub Urusan Pemerintahan bidang Kebakaran, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.\n7. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n8. Anggaran penyelenggara Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGENT OF NORTH LUWU

REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 13 OF 2016
ON
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH LUWU,

Considering :

that based on the provisions of Article 3 paragraph (1) of the
Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional
Apparatus, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the
Establishment and Composition of the Regional Apparatus of North
Luwu Regency;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the
Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1999 concerning the
Establishment of the Level II Regional Regency of North Luwu
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999
Number 47, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia Number 3826);
Law Number 12 of 2011 concerning the
Establishment of Legislation
(State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeb9c49d-55da-4931-961d-7c3bba4f72bc","actionData","errors"]