[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeb8aab1-42cf-4593-99b4-e041b24ffefe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

REncana-pembangunan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan\r\nbatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan\r\nlingkungan hidup yang balk dan sehat, yang\r\nmerupakan kebutuhan dasar manusia;\r\nb. bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas\r\nmasyarakat perlu didukung dengan penyediaan\r\nlahan perumahan dan permukiman yang memadai\r\nagar masyarakat mampu bertempat tinggal serta\r\nmenghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam\r\nperumahan yang sehat, aman, dan harmonis;\r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah\r\ndaerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana\r\npembangunan dan pengembangan perumahan dan\r\nkawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana\r\nPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan\r\nKawasan Permukiman; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6778);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5188);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\u0002Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang\r\nPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan\r\nPermukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5883); \n Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan dan strategi, kegiatan, kelembagaan, insentif dan disinsentif, sanksi administratif, pembiayaan, perizinan, peran serta masyarakat serta pembinaan dan pengawasan RP3KP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Kabupaten Kolaka.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta meningkatkan daya guna sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman:\n
- Penyediaan dan pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman.
- Penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup perumahan dan kawasan permukiman.
- Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana.
- Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
- Peningkatan kualitas perumahan di daerah rawan bencana.
- Peningkatan pelayanan prasarana sarana utilitas lingkungan hunian.
- Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Pencegahan pertumbuhan rumah tidak layak huni.
- Pencegahan tumbuhnya rumah di daerah rawan bencana.
- Penanganan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman.
- Pemenuhan kebutuhan rumah tinggal.
- Pengendalian pertumbuhan perumahan baru.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana sarana utilitas yang terintegrasi.
- Pemenuhan keterpaduan infrastruktur.
- Pembentukan kelembagaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
\n
Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman:\n
- Pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman.
- Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana, banjir, longsor, dan gempa bumi.
- Peremajaan dan pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Permukiman kembali perumahan kumuh.
- Pendataan dan penanganan rumah tidak layak huni.
- Pendataan dan penanganan rumah di Daerah rawan bencana.
- Pendataan, pemenuhan dan perbaikan prasarana sarana utilitas lingkungan.
- Pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan perumahan kumuh.
- Pemberdayaan masyarakat.
- Pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan rumah di Daerah rawan bencana.
- Pengaturan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman.
- Penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.
- Penyediaan perumahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Pengawasan dan pengendalian pertumbuhan perumahan baru.
- Penyediaan keterpaduan infrastruktur perumahan.
\n
Kegiatan RP3KP:\n
- Rencana kawasan permukiman.
- Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan.
- RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah Daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan Daerah.
- Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru.
- Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain.
- Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah.
- Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah.
\n
Kelembagaan: Bupati membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Insentif dan Disinsentif: Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan RP3KP.
Pembiayaan: Pembiayaan RP3KP bersumber dari APBD dan dapat dari APBN atau sumber lain yang sah.
Perizinan: Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan bagi pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan pasal 34 ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif.\n2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan pembangunan;\n c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;\n d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;\n e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);\n f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;\n g. pembatasan kegiatan usaha;\n h. pembekuan izin mendirikan bangunan;\n i. pencabutan izin mendirikan bangunan;\n j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;\n k. perintah pembongkaran bangunan rumah;\n l. pembekuan izin usaha;\n m. pencabutan izin usaha;\n n. pengawasan;\n o. pembatalan izin;\n p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;\n q. pencabutan insentif;\n r. pengenaan denda administratif; dan/atau\n s. penutupan lokasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment, which are basic human needs;
that population growth and community activities need to be supported by the provision of adequate housing and settlement land so that people are able to reside and occupy decent and affordable homes in healthy, safe and harmonious housing;
that in accordance with the provisions of Article 15 letter c of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the regional government has the duty to prepare a housing and settlement development plan at the regency/city level;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeb8aab1-42cf-4593-99b4-e041b24ffefe","actionData","errors"]