[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aeacab48-2812-4d73-9208-9dfb50ba8308","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 31 Tahun 2011","number","31","year","2011","published_date","2011-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kependudukan dan Perkawinan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2011/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami\r\npenduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status hukum, perlu diatur dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Nomor\r\nM.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2009 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban; Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Blangko Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil; Hak Akses; Pendanaan; Pelaporan; Sanki Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan ini mengatur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pendaftaran Penduduk:

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pengaturan mengenai biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Prosedur perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia dan antar negara.
Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
Pelaporan penduduk yang tidak mampu melapor sendiri.

\n\n

Pencatatan Sipil:

Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
Prosedur legalisasi kutipan dan/atau salinan akta.
Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

\n\n

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil:

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Pengelolaan dokumen register akta catatan sipil.

\n\n

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK):

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK.

\n\n

Blangko Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil:

Pengadaan, pengisian data, dan pembukuan penggunaan blangko.

\n\n

Hak Akses:

Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan.

\n\n

Pendanaan:

Pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

\n\n

Pelaporan:

Lurah/Kepala Desa, Camat, dan Dinas menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n2. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).\n3. Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).\n4. Bagi Pejabat Instansi pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai standart pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 31 OF 2011
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION OF TANAH BUMBU REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

Considering:

that the Tanah Bumbu Regency Government is obliged to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by the residents of Tanah Bumbu Regency who are within and/or outside the Tanah Bumbu Regency;
that protection, recognition, determination of legal status, needs to be regulated in the Population Administration and Civil Registration of Tanah Bumbu Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration and Civil Registration of Tanah Bumbu Regency.

Bearing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aeacab48-2812-4d73-9208-9dfb50ba8308","actionData","errors"]