[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aea17b6a-f6f5-43e9-8668-1e6715fd5daf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-25","effective_date","2020-04-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat","place_of_enactment","Labuan Bajo","theme","Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

daerah - keuangan - pedoman
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2020/ No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, dipandang perlu menata kembali pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah; bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perlu mengatur ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU No.8 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; dan PP No.12 Tahun 2019. \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pengelolaan Keuangan Daerah; BAB III Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; BAB IV Penyusunan Rancangan APBD; BAB V Penetapan APBD; BAB VI Pelaksanaan Dan Penatausahaan; BAB VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD; BAB VIII Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; BAB IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; BAB X Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah; BAB XI Badan Layanan Umum Daerah; BAB XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; BAB XIII Informasi Keuangan Daerah; BAB XIV Pembinaan Dan Pengawasan; BAB XV Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat \n 99 halaman; 25 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta melaksanakan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Latar belakangnya adalah perlunya menata kembali pedoman pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah, serta melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala OPD selaku PA.
Struktur APBD: APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi.
Pendapatan Daerah: Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Belanja Daerah: Dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan prioritas pada Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Pembiayaan Daerah: Terdiri atas penerimaan pembiayaan (SiLPA, pencairan Dana Cadangan, dll.) dan pengeluaran pembiayaan (pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal, dll.).
Penyusunan APBD: Proses penyusunan APBD dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS, RKA OPD, hingga penetapan Perda tentang APBD.
Pelaksanaan dan Penatausahaan: Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah, utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANGGARAI BARAT
PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF MANGGARAI BARAT REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
GUIDELINES FOR REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANGGARAI BARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of the implementation of clean Regional Government, as well as the implementation of development in Manggarai Barat Regency as an integral part of national development, it is deemed necessary to reorganize the guidelines for Regional Finance Management that are more efficient, effective, transparent and accountable in accordance with the spirit and spirit of Regional Autonomy;
that in order to implement the provisions of article 100 of Government Regulation Number 12 of 2019, it is necessary to regulate the provisions of the Guidelines for Regional Finance Management;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aea17b6a-f6f5-43e9-8668-1e6715fd5daf","actionData","errors"]