[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae98fdbf-fd52-4e4a-82d9-a72ebcbb9f6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan-sosial
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi\r\nterpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga\r\nNegara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,\r\nsehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah,\r\nperlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara\r\nterencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi\r\nsosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan\r\nperlindungan sosial;\r\nc. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor\r\n11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah\r\nDaerah berwenang untuk menetapkan kebijakan\r\npenyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan\r\nkebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan\r\nsosial;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; \n Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980,Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin, partisipasi masyarakat, penghargaan, pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial, sumber daya, usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal yang berasal dari masyarakat, pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS, pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Tengah melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup warga negara, memulihkan fungsi sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketentuan Substansial:

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk mengalokasikan anggaran, melaksanakan penyelenggaraan lintas kabupaten/kota, memberikan bantuan sosial, dan membina LKKS dan LKS. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan, pemberian izin pengumpulan sumbangan, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan penanggulangan warga negara migran korban tindak kekerasan.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: Meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin fakir miskin dan kelompok rentan lainnya agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pemberdayaan sosial bertujuan meningkatkan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Perlindungan sosial diberikan kepada PMKS yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Partisipasi dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang melanggar ketentuan pendaftaran dan perizinan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that social welfare is a condition where the material, spiritual and social needs of citizens are met so that they can live decently and are able to develop themselves, so that they can carry out their social functions;
that in order to improve social welfare in the Region, it is necessary to organize social welfare in a planned, directed and sustainable manner through social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection;
that with the enactment of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, the Regional Government is authorized to establish policies for the implementation of social welfare that are in line with national development policies in the field of social welfare;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae98fdbf-fd52-4e4a-82d9-a72ebcbb9f6f","actionData","errors"]