[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae920f50-4183-4740-8e65-352af9a2a86f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara","place_of_enactment","Penajam","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pelayanan kepelabuhan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD PPU TAHUN 2013 NOMOR 2.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan\r\nKepelabuhanan merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan\r\nKepelabuhanan; \n Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU no 7 tahun 2002; UU no 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 12 tahun 2008; UU 28 tahun 2009; UU 12 tahun 2011; PP no 58 tahun 2005; PP No 79 tahun 2005; PP no 69 tahun 2010; Perda PPU no9 tahun 2004; Perda PPU no 8 tahun 2008; \n Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi\r\npelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal,\r\npenumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan\r\nintra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan\r\ntetap memperhatikan tata ruang wilayah.\r\nRetribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran\r\natas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan\r\nyang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.\r\nObjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk\r\nfasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh\r\nPemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan\r\njasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,\r\nBUMD, dan pihak swasta. \r\nPemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan\r\nlangsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di\r\nlingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013. \n - \n Peraturan Bupati terkait Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 6 Seri C).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelabuhan Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 8 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai nama, objek, subjek, dan golongan retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan ini juga mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa penagihan, pemanfaatan retribusi, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan ukuran kapal, dengan tarif yang berbeda untuk pelabuhan speed boat/kapal motor dan pelabuhan umum. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106},"text","Perda Kab. Penajam paser utara no.5 tahun 2018","link","","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES FOR PORT SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PENAJAM PASER UTARA,

Considering:	that based on Article 127 letter h of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Service Charges, Local Service Charges for Port Services is one type of object of Regional Service Charges; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charges for Port Services;
In View of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 7 of 2002 concerning the Establishment of Penajam Paser Utara Regency in East Kalimantan Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 20, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4182); Law Number 32 of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae920f50-4183-4740-8e65-352af9a2a86f","actionData","errors"]