[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae6fa3db-539f-444a-a698-edf052a2c039","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2014 tentang APBD TA 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","APBD TA 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BD No 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD TA 2015\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Walikota Kediri mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015\r\nmerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan\r\numum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah\r\ndisepakati bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan\r\nDPRD Kota Kediri ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2015;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam\r\nDaerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4028);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota\r\nDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4712);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 No 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4575);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5156);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor\r\n25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5351);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang\r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5219);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5272);\r\n26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran\r\nDalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai\r\nPolitik;\r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial\r\nYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;\r\n30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2015;\r\n32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang\r\nPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nDaerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor\r\n3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota\r\nKediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah\r\nNomor 10);\r\n33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang\r\nUrusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota\r\nKediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah\r\nTahun 2008 Nomor 3);\r\n34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang\r\nPajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri\r\nTahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun\r\n2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perda\r\nKota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota\r\nKediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah\r\nTahun 2012 Nomor 7);\r\n35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang\r\nRetribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah\r\nKota Kediri Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Tahun 2010 Nomor 7);\r\n36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang\r\nRetribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah\r\nKota Kediri Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Tahun 2010 Nomor 8);\r\n37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang\r\nRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran\r\nDaerah Kota Kediri Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);\r\n38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun\r\n2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012\r\nNomor 3);\r\n39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi\r\nPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta\r\nCatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor\r\n4) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri\r\nNomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun\r\n2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013\r\nNomor 6);\r\n40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun\r\n2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012\r\nNomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah\r\nKota Kediri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Tahun 2012 Nomor 19);\r\n41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Kediri\r\nTahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun\r\n2012 Nomor 6);\r\n42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang\r\nPenyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi\r\nPengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah\r\nKota Kediri Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Tahun 2013 Nomor 7);\r\n43. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota\r\nKediri Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri\r\nTahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Tahun\r\n2014 Nomor 29); \n ANGGARAN PENDAPATAN\r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007.\n2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012.\n3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013.\n4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2015. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.147.380.279.734,53, belanja daerah sebesar Rp. 1.432.324.496.638,72, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (284.944.216.904,19), serta pembiayaan daerah netto sebesar Rp. 284.944.216.904,19. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penjabaran lebih lanjut dari APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 14 OF 2014
TENTANG
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Mayor of Kediri submits a Draft Regional Regulation on the Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2015 to the Regional House of Representatives of Kediri City to obtain With Joint Consent;
that the Draft Regional Regulation on the Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2015 is the embodiment of the Regional Government Work Plan for 2015 which is elaborated into the general policy of the APBD as well as the priorities and budget ceilings that have been jointly agreed between the Kediri City Government and the DPRD of Kediri City;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae6fa3db-539f-444a-a698-edf052a2c039","actionData","errors"]