[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae6efb75-296d-4a01-a727-daf8e128a4ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.4, TLD NO.4, LL KAB.MELAWI: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Melawi merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1994, UU No.34 Tahun 2003, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, Permendagri No.52 Tahun 2007, Permendagri No.52 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Keberadaand an Kedudukan masyarakat Hukum Adat; Wilayah Adat; Lembaga Adat; Hukum Adat; Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018. \n Peraturan Daerah ini memiliki 13 halaman; \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan untuk pemenuhan hak masyarakat hukum adat, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta menjamin kepastian hak dan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Peraturan ini mengatur tentang:

Keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan penyandang hak asal-usul.
Wilayah adat yang memiliki batas tertentu, yang pemetaannya dilakukan atas prakarsa masyarakat hukum adat atau oleh satuan kerja perangkat daerah terkait.
Lembaga adat yang diakui, dihormati, dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat.
Hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
Hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah adat, wilayah adat, sumber daya alam, hukum dan peradilan adat, spiritualitas dan kebudayaan, lingkungan hidup yang lestari, dan pembangunan. Kewajiban masyarakat hukum adat meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, melestarikan lingkungan hidup, melaksanakan hukum adat, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui dukungan fasilitas, sarana, prasarana, dan pendanaan.
Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat hukum adat melalui peradilan adat atau tim penanganan sengketa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
Pembiayaan untuk identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat yang dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
Concerning
RECOGNITION AND PROTECTION OF RIGHTS OF
CUSTOMARY LAW COMMUNITY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2018

REGENT OF MELAWI
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
RECOGNITION AND PROTECTION OF RIGHTS OF
CUSTOMARY LAW COMMUNITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae6efb75-296d-4a01-a727-daf8e128a4ef","actionData","errors"]