[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae65c542-66db-4399-82fe-1cd6f6e61cc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-05-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Alokasi Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ALOKASI - DANA DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa, yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa diatur\r\ndengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 \n PERDA ini mengatur mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2008. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Banyumas. ADD dialokasikan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan, dengan jumlah minimal 10% dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Alokasi dana dihitung berdasarkan penjumlahan antara alokasi dana desa minimal (ADM) dan alokasi dana desa proporsional (ADP). ADM adalah 60% dari ADD dibagi jumlah desa, sedangkan ADP dihitung berdasarkan perkalian 40% dari ADD dengan Bobot Desa (BD). BD dihitung berdasarkan penjumlahan koefisien dari indikator seperti persentase KK miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa.

ADD digunakan untuk biaya operasional desa dan BPD (maksimal 30%) serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik (minimal 70%). Biaya operasional meliputi pengeluaran rutin, biaya operasional BPD, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, serta bantuan biaya operasional lembaga desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi perbaikan sarana publik, penyertaan modal usaha melalui BUM Desa, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sosial budaya. Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, atau peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Desa dan dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pengelolaan ADD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai ADD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.","sanctions","1. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.\n2. Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
VILLAGE FUND ALLOCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to equalize village development towards village independence and increase the welfare of the village community, it is necessary to have participation from the entire community through development on a village scale;
that to support the implementation of village development, it is necessary to allocate assistance funds to villages in the form of Village Fund Allocation, which is equalization fund and is expected to be the main support for the implementation of development and community empowerment in the Village, so that it can improve the welfare of the village community;
that according to the provisions of Article 5 Paragraph (2) of the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 17 of 2006

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae65c542-66db-4399-82fe-1cd6f6e61cc5","actionData","errors"]