[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae638400-063f-4f54-a257-88f487996475","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-12-15","effective_date","2004-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pola-organisasi-pemerintahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/No.27 Seri D Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman\r\nOrganisasi Perangkat Daerah dan dengan\r\npertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki\r\noleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan\r\ndaerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan\r\nsumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja\r\nsama antar daerah dan/ atau pihak ketiga maka dipandang perlu ditetapkan Pola Organisasi\r\nPemerintahan Kabupaten Wonosobo;\r\nb. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a\r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 · Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Peinerintah Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun\r\n2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun\r\n2004. \n Peraturan ini mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo\r\nterdiri atas:\r\na. Badan Legislatif Daerah adalah DPRD;\r\nb. Badan Eksekutif adalah Pemerintah Kabupaten\r\nyang terdiri atas Bupati beserta Perangkat\r\nPemerintah Kabupaten;\r\nc. Sekretariat DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2004. \n Mencabut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002\r\ntentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten\r\nWonosobo \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Nomor 24 Tahun 2002, Seri D Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau pihak ketiga.

Pola organisasi pemerintahan Kabupaten Wonosobo terdiri atas Badan Legislatif Daerah (DPRD), Badan Eksekutif (Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Pemerintah Kabupaten), dan Sekretariat DPRD. Perangkat Pemerintah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi dari masing-masing perangkat daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. Masing-masing bagian memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2004
CONCERNING
GOVERNMENT ADMINISTRATION ORGANIZATION PATTERN
WONOSOBO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and with consideration of the governmental authority possessed by the region, characteristics, potential and needs of the region, regional financial capacity, availability of apparatus resources and development of patterns of cooperation between regions and/or third parties, it is deemed necessary to establish the Government Administration Organization Pattern of Wonosobo Regency;
that in connection with the aforementioned point a, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae638400-063f-4f54-a257-88f487996475","actionData","errors"]