[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae61cc6f-303d-4382-a864-cf01b45c8e93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Bagi Hasil Kepada Desa Dari Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","Bagi Hasil Kepada Desa Dari Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/ No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bagi Hasil Kepada Desa Dari Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tertentu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagi hasil kepada desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu di Kabupaten Karo. Latar belakangnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang mengamanatkan pembagian hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kepada desa.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, kinerja aparatur desa dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pembangunan desa. Pajak daerah yang termasuk dalam bagi hasil meliputi Pajak Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Kedai Kopi, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hiburan, Pajak Perizinan Pemasangan Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Retribusi daerah meliputi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Akta Catatan Sipil.

Besaran bagi hasil yang diberikan kepada desa adalah 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun yang bersangkutan. Dasar perhitungan bagi hasil adalah potensi yang terpungut di wilayah kerja desa masing-masing. Pembagiannya ditetapkan sebesar 60% bagi desa yang memiliki potensi penghasil pajak dan retribusi, dan 40% bagi desa yang tidak memiliki potensi tersebut. Bagi hasil diserahkan dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali. Kepala Desa wajib melaporkan potensi penghasil pajak dan retribusi daerah secara tertulis kepada Bupati setiap awal tahun anggaran. Jika desa tidak melaporkan, maka desa tersebut dianggap tidak memiliki potensi penghasil.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING
REVENUE SHARING TO VILLAGES FROM THE RECEIPT OF
CERTAIN REGIONAL TAXES AND REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARO,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 2 A paragraph (2) of Law Number 34 of 2000
Concerning Regional Taxes and Regional Fees and Article 78 of Government Regulation Number 65
of 2001 Concerning Regional Taxes, the proceeds from regency tax revenues
are allocated at least 10% (ten percent) to Villages in the Regency area
concerned.
that subsequently based on Article 18 paragraph (5) of Law Number 34 of
2000 above and Article 15 of Government Regulation Number 66 of 2001
concerning Regional Fees, the proceeds from certain types of Regional fees
of the Regency are partially allocated to Villages.
That based on the provisions as referred to in points a and b, it is necessary to
form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae61cc6f-303d-4382-a864-cf01b45c8e93","actionData","errors"]