[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae5eed71-15e9-4e59-a6fc-013a8fc60764","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Retribusi Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/NO.10, TLD No.10, LL KAB. BENGKAYANG: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diberikan Kewenangan Penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan di Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Obyek Dan Subyek Retribusi; BAB III Tata Cara Persyaratan Penerbitan Izin Pengusahaan Angkutan Perairan; BAB IV Masa Berlaku Surat Izin Pengusahaan Angkutan Perairan; BAB V Golongan Retribusi; BAB VI Cara Mengukur Tingkat Pelayanan; BAB VII Struktur Besarnya Tarif Retribusi; BAB VIII Pemungutan Retribusi; BAB IX Pengawasan Dan Pengendalian; BAB X Ketentuan Pidana; Bab Xi Penyidikan; Bab Xii Ketentuan Penutup;\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 Halaman dan 1 Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan yang pernah ada sepanjang mengatur masalah yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi izin penyelenggaraan pengusahaan angkutan di perairan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan di perairan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek retribusi: penerbitan Surat Izin Pengusahaan angkutan orang atau barang di perairan dan penerbitan surat izin operasi atau trayek angkutan perairan.
Subjek retribusi: orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan di perairan.
Persyaratan penerbitan izin pengusahaan: persyaratan administrasi (WNI, surat permohonan, fotokopi KTP, surat kapal, badan hukum) dan persyaratan teknis (survei/penelitian, pemeriksaan perlengkapan keselamatan).
Masa berlaku izin: 5 tahun untuk izin pengusahaan angkutan, 1 tahun untuk izin operasi trayek.
Golongan retribusi: retribusi jasa umum.
Struktur tarif retribusi: berdasarkan jenis kapal motor dan daya angkut penumpang, dengan tarif yang berbeda untuk izin pengusahaan dan izin operasi/trayek.
Pemungutan retribusi: dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkayang dan tidak dapat diborongkan.
Pengawasan dan pengendalian: dilakukan oleh Kantor Perhubungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Hukum Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2004
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR LICENSING OF WATER TRANSPORTATION BUSINESS
IN THE TERRITORY OF
BENGKAYANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BENGKAYANG,

Considering:	that in the context of the implementation of Regional Autonomy, Authority is granted for the Implementation and management of Water Transportation as regulated in Government Regulation Number 82 of 1999 concerning Water Transportation; that for the purpose as referred to in letter a above, it is deemed necessary to stipulate it in a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 352) as Law (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae5eed71-15e9-4e59-a6fc-013a8fc60764","actionData","errors"]