[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae58361d-ca86-4bdd-b96c-aa50282e537c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-08-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan-tanpa-rokok
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Barang yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan, perlu menetapkan Perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang kawasan tanpa rokok dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2015. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa rokok ditetapkan dengan Keputusan Gubernur \n 9 hlm, Lampiran : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok, membudayakan hidup sehat, memberikan perlindungan efektif dari bahaya asap rokok, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Di KTR, merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan membeli rokok dilarang, kecuali di tempat umum yang memiliki izin menjual rokok.

Penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang perokok, meniadakan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan penyuluhan. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, terdapat sanksi pidana berupa kurungan atau denda bagi perokok dan pihak yang mempromosikan/menjual rokok di KTR.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak, dan tidak memasang tanda dilarang merokok diberikan peringatan tertulis.\n2. Orang yang merokok di KTR dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-.\n3. Orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, atau membeli rokok di KTR dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Smoke-Free Zones;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 25 of 1959 concerning the Establishment of First Level Regions of South Sumatra Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1814); Law Number 36 of 2009 concerning Health (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae58361d-ca86-4bdd-b96c-aa50282e537c","actionData","errors"]