[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae53ad35-e88f-440b-939e-e1c6dd5b94ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Peternakan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Retribusi Bidang Peternakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Bidang Peternakan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang\r\npeternakan dan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat\r\nterhadap kualitas dan penjualan produksi ternak, maka perlu\r\ndilakukan pemeriksaan kesehatan ternak yang akan dikirim\r\nke luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ;\r\nbahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan\r\nterhadap kegiatan usaha di bidang peternakan, dipandang perlu\r\nmemberikan perizinan dan sertifikasi bidang peternakan secara\r\ntepat, akurat dan bertanggung jawab ;\r\nbahwa untuk mewujudkan kegiatan jasa, usaha dan pelayanan\r\nsebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan huruf b,\r\ndiperlukan landasan yuridis sebagai dasar pengaturan\r\npelaksanaan dan pungutan daerah atas pelayanan\r\nyang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Peternakan ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8\r\nTahun 2009; \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Bidang Peternakan, yang berisis:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tRetribusi;\r\n3.\tGolongna Retribusi:\r\n4.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n5.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n6.\tPrinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n7.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n8.\tKewenangan Pemungutan;\r\n9.\tWilayah Pemungutan;\r\n10.\tPendaftaran;\r\n11.\tPenetapan Retribusi;\r\n12.\tTata Cara Pemungutan;\r\n13.\tTata Cara Pembayaran;\r\n14.\tSanksi Administrasi;\r\n15.\tTata Cara Penagihan;\r\n16.\tKeberatan;\r\n17.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n18.\tPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;\r\n19.\tKedaluwarsa Penagihan;\r\n20.\tKetentuan Penyidikan;\r\n21.\tKetentuan Pidana;\r\n22.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi di bidang peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang peternakan, memberikan jaminan kualitas produksi ternak, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha peternakan. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan yuridis bagi pelaksanaan dan pungutan daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Objek retribusi meliputi jasa laboratorium kesehatan hewan, penjualan produksi ternak pemerintah daerah, perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi.\n2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa perizinan, sertifikasi, pelayanan, dan pemeriksaan bidang peternakan.\n3. Jenis retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha (pelayanan dan pemeriksaan jasa laboratorium kesehatan hewan dan penjualan produksi ternak) dan retribusi jasa umum (perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi).\n4. Masa retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan pelayanan jasa perizinan dan sertifikasi serta jasa laboratorium kesehatan hewan dan penjualan produksi ternak pemerintah daerah.\n5. Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n6. Tarif retribusi didasarkan pada jenis perizinan/sertifikasi dan pelayanan yang diberikan, dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan jasa dan skala usaha. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.\n7. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.\n8. Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD untuk melaporkan data objek retribusi.\n9. Penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan SPdORD. Jika ditemukan data baru, dikeluarkan SKRDKBT.\n10. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 13 YEAR 2009
CONCERNING
LEVIES IN THE LIVESTOCK SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,
\n\n \n \n \n \n

that in order to improve services in the field of
livestock farming and to provide guarantees to the public
regarding the quality and sale of livestock production, it is necessary
to conduct health checks on livestock to be sent
outside the South Kalimantan Province region;

\n that in order to improve control and supervision
of business activities in the livestock sector, it is deemed necessary toprecise, accurate and responsible manner;\n

that in order to realize service activities, businesses and services
as referred to in the considerations in letters a and b,
a juridical foundation is needed as a basis for regulating
the implementation and regional levies on

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae53ad35-e88f-440b-939e-e1c6dd5b94ce","actionData","errors"]