[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae2f78bc-167d-41db-aa20-ee6e678340f7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perekonomian
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD/2024/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;\r\nBahwa potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum dikembangkan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;\r\nBahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan ekonomi kreatif,Dengan sistematika:\r\nKetentuan umum;\r\nMaksud dan tujuan;\r\nRuang lingkup;\r\nPelaku ekonomi kreatif;\r\nPengembangan ekonomi kreatif;\r\nPengembangan ekosistem ekonomi kreatif;\r\nPusat kreasi dan daerah kreatif;\r\nIndeks daerah kreatif;\r\nKomite pengembangan ekonomi kreatif;\r\nSistem informasi ekonomi kreatif;\r\nPengawasan dan pengendalian;\r\nPendanaan;\r\nKetentuan peralihan;\r\nKetentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif, mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan perekonomian global, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah, menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, seni, budaya bangsa, dan sumber daya ekonomi Daerah, mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Daerah berdasarkan skala prioritas, serta memberikan perlindungan untuk hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Definisi dan klasifikasi Pelaku Ekonomi Kreatif, yang terdiri dari Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual, beserta hak dan kewajiban mereka.
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk rencana tahunan, rencana 5 tahunan, dan rencana jangka panjang 20 tahun, yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif, yang dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif, sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah.
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui pengembangan riset, pendidikan dan magang, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas.
Pembentukan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang pengembangan Ekonomi Kreatif, yang dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata, dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.
Pewujudan Daerah Kreatif melalui penyediaan prasarana dan dukungan untuk Komunitas Kreatif, serta penyelenggaraan acara pameran, festival, dan kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya.
Pemenuhan Indeks Daerah Kreatif guna pencapaian Daerah sebagai Daerah Kreatif tingkat Provinsi, nasional, dan internasional.
Pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural untuk melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbarukan dan mudah diakses oleh masyarakat, yang dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan.
Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif, termasuk pencegahan monopoli dan persaingan tidak sehat.

\r\n","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.","sanctions","1. Pelaku ekonomi kreatif yang melanggar kewajiban memberikan data diri dan menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n

Considering:

that in achieving a just and prosperous society capable of advancing public welfare based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Government needs to optimize the creativity of human resources based on cultural heritage, science, and/or technology through the development of creative economy in Hulu Sungai Tengah Regency;
that the existing creative economy potential in Hulu Sungai Tengah Regency has not been developed systematically, structurally, and sustainably, so that it has not provided optimal benefits for the welfare of the community in Hulu Sungai Tengah Regency;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae2f78bc-167d-41db-aa20-ee6e678340f7","actionData","errors"]