[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae23799e-e89a-4ee5-b4bc-55527418ae1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Angggaran 2007","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2008","number","11","year","2008","published_date","2008-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Angggaran 2007","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/No.2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Angggaran 2007\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-\r\nUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi\r\nUndang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) berupa laporan\r\nkeuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan\r\npaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.\r\nb. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten\r\nGrobogan Tahun Anggaran 2007. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n1994; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997; sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun\r\n2000; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan\r\nmemuat :\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan arus kas; dan\r\nd. Catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2008. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang\n2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Terbaru Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )\n3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 )\n4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ) sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 )\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 )","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp 751.239.888.145,00 dan belanja sebesar Rp 741.163.565.082,00, menghasilkan surplus sebesar Rp 10.076.323.063,00. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 68.693.754.474,00 dan pengeluaran sebesar Rp 15.440.890.025,00, menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp 53.252.864.449,00. Neraca per 31 Desember 2007 mencatat total aset sebesar Rp1.145.881.936.840,17, total kewajiban sebesar Rp 29.748.491.631,00, dan total ekuitas dana sebesar Rp1.116.133.445.209,17. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas akhir sebesar Rp 63.329.187.512,00. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran Peraturan Daerah ini merinci lebih lanjut laporan-laporan keuangan tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GROBOGAN REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION
GROBOGAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2008

ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2007

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government into Law, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.
that the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae23799e-e89a-4ee5-b4bc-55527418ae1a","actionData","errors"]