[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae221bd9-4550-4614-b959-419f9eea1eda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jumlah Minimal Tertentu Jenis Pelayanan Jasa Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-09-15","effective_date","2017-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jumlah Minimal Tertentu Jenis Pelayanan Jasa Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JUMLAH MINIMAL TERTENTU JENIS PELAYANAN JASA ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2017
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 6, BN. 2017 No. 1285, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Jumlah Minimal Tertentu Jenis Pelayanan Jasa Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis \r\ndan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang \r\nBerlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia tentang Jumlah Minimal Tertentu Jenis Pelayanan \r\nJasa atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku \r\npada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;\r\n \n 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang \r\nPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis \r\ndan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 \r\nNomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5915); \r\n3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata \r\nKerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);\r\n4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas \r\nEselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);\r\n5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);\r\n \n Mengatur tentang Satuan Kerja yang memberikan jenis pelayanan jasa; lampiran yang memuat tentang Jumlah Minimal Tertentu atas Jenis Pelayanan Jasa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017. \n 51 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menetapkan jumlah minimal tertentu untuk jenis pelayanan jasa yang diberikan oleh LIPI kepada pengguna jasa. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Jenis pelayanan jasa yang diatur dalam peraturan ini meliputi pengujian, analisis, pengolahan, pemotretan, pengukuran, bimbingan, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, paket edukasi, paket wisata, dan/atau penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi LIPI. Satuan kerja di lingkungan LIPI yang memberikan jenis pelayanan jasa ini meliputi berbagai pusat penelitian dan balai di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian, Hayati, Teknik, dan Jasa Ilmiah, serta Sekretariat Utama.

Peraturan ini mengatur bahwa jumlah minimal tertentu atas jenis pelayanan jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1285, 2017 LIPI. PNBP. Certain Minimum Amount.

REGULATION
OF THE HEAD OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 6 OF 2017

CONCERNING

CERTAIN MINIMUM AMOUNT FOR TYPES OF SERVICE PROVISION FOR TYPES OF
NON-TAX REVENUE APPLICABLE
AT THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae221bd9-4550-4614-b959-419f9eea1eda","actionData","errors"]